BANGKOK - Parlemen Thailand membuka seminar pada hari Sabtu tentang situasi politik di Myanmar, termasuk penentang pemerintahan militer negara tetangganya, meskipun ada keberatan dari junta.

“Apa yang kami lakukan hari ini adalah langkah pertama dalam mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain,” kata anggota parlemen Rangsiman Rome, ketua komite DPR yang menyelenggarakan acara dua hari tersebut. “Ini akan membuka jalan bagi solusi politik Myanmar yang damai dan berkelanjutan.”

Pembicaranya mencakup tokoh-tokoh senior di bayangan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar dan organisasi etnis bersenjata, namun tidak ada perwakilan dari pemerintah Myanmar.

Kementerian luar negeri Myanmar mengatakan dalam sebuah surat yang dilihat oleh Reuters bahwa mereka “sangat menolak” parlemen menjadi tuan rumah seminar tersebut, dengan mengatakan bahwa hal itu “menimbulkan dampak negatif” pada hubungan bilateral. Mereka meminta pemerintah Thailand untuk memberitahu parlemen agar tidak mengadakan “kegiatan apa pun yang dapat menghambat hubungan baik yang sedang berlangsung”.

Menteri Luar Negeri Thailand Parnpree Bahiddha-Nukara akan menyampaikan pidato utama pada seminar tersebut tetapi membatalkannya pada menit-menit terakhir tanpa penjelasan apa pun.

Juru bicara militer Myanmar tidak menanggapi panggilan untuk meminta komentar. Kementerian Luar Negeri Thailand menolak berkomentar.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dalam kudeta tahun 2021.

Thailand ingin memimpin inisiatif kemanusiaan dengan bekerja sama dengan militer Myanmar dan kelompok lain yang akan membuka jalan bagi perundingan antara kubu yang bertikai.

Seminar “Tiga Tahun Setelah Kudeta” bertentangan dengan preferensi pemerintah Thailand untuk terlibat dengan junta, kata Dulyapak Preecharush, pakar studi Asia Tenggara di Universitas Thammasat.
“Platform komite parlemen telah membuka lebih banyak ruang bagi kelompok pro-demokrasi,” kata Dulyapak.