Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik
Menurut Lestari, pengesahan UU PPRT ini merupakan momentum penegasan bahwa negara kini hadir bagi kelompok marginal yang selama puluhan tahun hidup tanpa jaminan.
Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM
Satgas Program MBG di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menemukan sebanyak 45 dari total 117 SPPG di wilayah itu bermasalah.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengecam kasus pelecehan seksual di lingkungan Universitas Indonesia (UI), yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) UI
Ini merupakan perkembangan positif dan menjadi bukti bahwa upaya pemerintah, khususnya Komdigi, mulai menunjukkan hasil
Fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah penting untuk memastikan setiap layanan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Charles Honoris mendorong BGN untuk menutup permanen SPPG yang menimbulkan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis
Wamentrans Viva Yoga Mauladi mendorong agar Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi (BPPMT) Denpasar berkontribusi dalam pembangunan wilayah.
KPK mulai menelusuri aset milik Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang diduga berkaitan dengan kasus gratifikasi di lingkungan Pemkab Bekasi.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tim legal dari PT Lippo Cikarang Tbk bernama Ruri pada Selasa, 31 Maret 2026.
Perlindungan anak di ruang digital bukan sekadar kebijakan. Ini keharusan. Negara hadir, semua pihak juga harus ikut bertanggung jawab
Pemerintah menginstruksikan semua platform digital yang berbisnis di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
Program yang dibuka sejak 11 Februari 2026 tersebut masih tersisa 28 persen untuk keberangkatan hingga 5 April 2026.
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, keberadaan UU PPRT akan memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja
Sebelumnya sudah 22 tahun RUU PPRT masuk prolegnas prioritas DPR, yaitu sejak 2004 silam, namun tak juga disahkan
Yang pertama, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah kita sempurnakan. Ini berdasarkan masukan dari semua pihak yang sudah kita undang ke Baleg, baik itu pemberi kerja, PRT sendiri maupun P3RT
Kemendes PDT resmi menjalin kolaborasi strategis dengan BAPPISUS untuk mempercepat pembangunan desa dan daerah tertinggal.
