Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, seluruh unit kerja diharap dapat berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan proses revisi anggaran.
Siti Fauziah: MPR Perlu Masukan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Mendes PDTT: Data Desa Harus Teridentifikasi Setiap Pekan
Sumariyandono berharap ke depannya, Setjen DPR RI dapat terus meningkatkan indeks pelayanan publik.
Biotron akan segera diimplementasikan di dalam program Genta Organik di seluruh pelosok tanah air
Jangan Adagium Hukum, bahwa sesuatu itu viral dulu baru ditangani secara profesional.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI Indro Gutomo menjelaskan bahwa ada tiga jenis pelayanan publik yang perlu ditingkatkan dan perlu mendapat masukan
Kemendes PDTT Raih Peringkat Empat Terbaik Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022
MPP ini diadakan untuk membantu pelayanan publik bagi masyarakat lebih mudah dan juga bisa mendorong peningkatan investasi.
Kami sangat bersyukur atas prestasi ini, hasil kerja keras dari Kemendes PDTT.
Penilaian dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi di Kementerian Pertanian, dari 10 produk layanan administrasi.
Kompetisi ini diharapkan menghasilkan pengelola pengaduan yang partisipatif dan dapat dimanfaatkan sebagai upaya perbaikan pelayanan publik berkelanjutan.
Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan “Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik” lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Dari pantauan Ombudsman, Kementerian Agraria telah memberlakukan persyaratan kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran dan peralihan hak atas tanah.
Hospitable berarti melayani dengan hati, ramah, hangat, bersahabat, melalui penerapan senyum, salam, sapa, sopan dan santun (5S) secara konsisten.
Fasilitas yang tersedia antara lain mesin antrean, ruang tunggu, ruang layanan konsultasi dan pengaduan, ruang bermain anak, ruang laktasi, toilet, musala, serta kantin.
MPP dapat menjadi solusi agar masyarakat tak harus mengetuk banyak `pintu` dalam mendapatkan berbagai pelayanan.
Di sejumlah negara Pelayanan Publik secara digital sangat cepat diadaptasi oleh warganya.
PPUU telah mengidentifikasi bahwa terdapat perubahan materi muatan yang signifikan yang melebihi 50% dari UU No. 25/2009.
Presiden berharap kemudahan yang ditawarkan MPP bisa dirasakan manfaatnya di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.