katakini.com

DPR Sebut Negara Harus Punya Sistem Kelola Aset Rampasan Jelas

Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.

DPR Minta Kemenhut Turun Tangan Atasi Penambangan Liar di Banten

Saya beberapa kali ke sana, sangat minim sekali fasilitasnya dan anggarannya. Saya berharap karena di sana juga sebagai penyangga paru-paru dunia.

Komisi VIII DPR: Tambahan Biaya Haji 2026 Harus Ditanggung Negara

Komisi VIII menegaskan bahwa tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara

DPR Minta Pemerintah Bangun Pusat Rehabilitasi Pecandu Judol

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah, mendorong pemerintah bersama pengelola platform digital dan media sosial untuk membangun pusat rehabilitasi bagi pecandu judi online di berbagai daerah.

Waka Komisi XII Minta Pemerintah Percepat Eksplorasi Capai Target Lifting Minyak

Target lifting minyak pada 2030 sebesar 1 juta barel per hari, agar target itu berjalan dengan sesuai dibutuhkan eksplorasi, jika melihat saat ini target produksi minyak 2026 baru 610 ribu barel per hari

Komisi VII Soroti Pengelolaan Air dan Limbah Plastik Industri AMDK

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim (Nunik), menegaskan bahwa pengawasan terhadap industri AMDK menjadi penting di tengah meningkatnya kebutuhan air bersih serta potensi dampak ekologis

Evaluasi Mudik 2026, Fatalitas Turun, Rest Area dan Penyeberangan Jadi Sorotan DPR

Komisi V DPR tetap mendorong target zero accident dalam setiap evaluasi penyelenggaraan mudik nasional.

Komisi XIII Minta Kementerian HAM Perkuat Perlindungan Sengketa Agraria Masyarakat Adat

Dewi Asmara juga mendesak agar peraturan menteri (permen) tentang perlindungan bagi pembela HAM jadi prioritas penyelesaian.

Alex Indra Ingatkan Pemerintah Jangan Terlambat Tangani Dampak Banjir Demak

Banjir berulang di Demak, dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang, akhir pekan lalu. 

Anggota Komisi III DPR Nilai Perlu Badan Khusus Pengelola Hasil Rampasan Aset

Ada aset sawit puluhan ribu hektare, ada tambang nikel, batu bara, yang disita. Tapi setelah itu tidak jelas. Bahkan ada yang hilang nilainya.

Rachmat Gobel Pastikan Jepang Serius Investasi di Indonesia

Tantangannya adalah di tingkat pelaksana lapangan.

Respons Gejolak Geopolitik, DPR Anggap Revisi UU P2SK Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Tujuan utama dari perancangan RUU P2SK adalah untuk memperkuat arsitektur sektor keuangan domestik

DPR Akan Periksa Kejari Karo Buntut Kasus Amsal Sitepu

Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kejari Karo dan juga Komisi Kejaksaan untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kasus ini

BBM Tak Naik, Bukti Prabowo Siap Hadapi Geopolitik Global

Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu antre di SPBU. Selain tidak ada kenaikan harga, stok BBM juga dalam kondisi aman.

Wacana Sekolah Daring Dibatalkan, Ketua Komisi X: Tatap Muka Prioritas

Waka Komis VIII DPR Apresiasi Pembatalan Rencana Sekolah Daring

Kami mengapresiasi keputusan ini. Kualitas pendidikan adalah fondasi utama pembangunan manusia. Kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara efisiensi energi dan mutu pembelajaran adalah keniscayaan

Waka Komisi X DPR Tolak Wacana Belajar Daring Mulai April

Pembelajaran daring pernah kita jalani saat pandemi. Kita semua tahu dampaknya tidak sederhana bagi pendidikan kita

Terduga Penyiram Air Keras Andrie Terungkap, Komisi III Apresiasi Kinerja Polri dan TNI

Komisi III DPR RI juga mendorong Polri dan pihak TNI untuk tetap bersinergi dalam penanganan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus

KPK Tersangka Korupsi Kuota Haji Gus Alex

Budi mengatakan Ishfah telah tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 08.20 WIB

Komisi III Tegaskan Akan Kawal Kasus Penyiraman Air Keras pada Aktifis Kontras Andrie Yunus

Komisi III juga memastikan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan bagi korban.