katakini.com

DPR Serap Aspirasi Buruh Percepat Pembahasan RUU Ketenagakerjaan

Dasco mengatakan, proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan saat ini telah berjalan melalui Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI. Draf awal yang disusun Badan Keahlian DPR terdiri atas 19 bab dan 224 pasal.

Bob Hasan Dorong Pembahasan RUU Perampasan Aset Masuk Pasal Konkret

Perampasan aset harus digagas dalam bentuk apakah dia ini bagian daripada predikat crime, apakah merupakan pidana tambahan, apakah dia pidana asal, apakah pidana tambahan dalam konteks akibat perbuatan asal tadi

Iman Sukri: Masyarakat Adat Sudah Eksis Sebelum Indonesia Berdiri, Perlu Diatur dalam UU

Solusi Islam dan Hukum Cegah Perceraian Rumah Tangga

Cara Islam dan hukum Indonesia cegah perceraian serta keretakan rumah tangga.

Anggota Baleg DPR: RUU Masyarakat Adat Harus Akomodasi Kekhususan Daerah

pengaturan mengenai masyarakat adat tidak dapat diseragamkan secara nasional karena setiap daerah memiliki karakteristik, sistem adat, dan dasar hukum yang berbeda

Lestari Moerdijat Dorong Revisi UU TPPO, Bangun Sistem Perlindungan Warga Negara Menyeluruh

Praktik TPPO telah berkembang melampaui perdagangan perempuan dan anak ke bentuk-bentuk perbudakan modern. Fenomena ini harus dijawab dengan langkah nyata yang segera

MPR: TPPO Pengkhianatan terhadap Konstitusi dan Kemanusiaan, Negara Harus Hadir Lebih Kuat

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan sistem nasional yang mampu mendeteksi, mencegah, melindungi, dan memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

RUU Perampasan Aset Harus Akomodasi Karakteristik Persoalan Hukum di Daerah

Kejahatan tidak boleh menjadi jalan untuk memperoleh keuntungan ekonomi

Ancam Pemberantasan Korupsi, DPR Diminta Cabut Pasal Pengampunan Koruptor di RUU Kejaksaan

Keberadaan pasal pengampunan koruptor dapat menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia.

Shalat Tapi Korupsi, Mengapa Ibadah Gagal Mencegah Kejahatan Kerah Putih?

Fenomena paradoks beragama, formalitas ritual yang mengabaikan integritas moral bangsa.

Kecam Aksi Entourage Run, Rieke: WNA Harus Tunduk pada UU Keimigrasian

Visa Kunjungan tidak dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat rutin, mengelola komunitas, apalagi komersial.

Taufik Basari MPR: Pelaksanaan Reforma Agraria Masih Jauh dari Cita-Cita Pendiri Bangsa

Marinus Gea Usul Indonesia Segera Miliki Undang-Undang tentang AI

Menurutnya, perkembangan AI yang menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif melalui undang-undang tersendiri.

Pimpinan DPR Minta Komisi III Lanjut Bahas RUU Perampasan Aset

Komisi III yang sudah mengajukan izin untuk tetap membahas Undang-Undang Perampasan Aset, kita persilakan dalam masa reses asalkan meminta izin sesuai mekanisme

HNW Dorong Revisi UU Zakat, Masukkan Zakat Sebagai Tax Credit

HNW mengatakan, perubahan skema tersebut bukan sekadar memberikan insentif kepada muzaki, tetapi juga merupakan bentuk penghormatan negara terhadap pelaksanaan kewajiban beragama yang dijamin oleh konstitusi.

DPR Matangkan RUU Kawasan Industri, Perketat Pengawasan Limbah dan Lindungi Warga

Komisi VII DPR RI terus mematangkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai upaya memperkuat tata kelola kawasan industri di Indonesia

Baleg DPR Setujui Harmonisasi RUU Kehutanan, Pertegas Masyarakat Adat

Berdasarkan pandangan mini fraksi dari kedelapan fraksi, secara keseluruhan menyetujui konsepsi hasil harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU Kehutanan untuk selanjutnya disampaikan kepada pengusul RUU agar diproses sesuai dengan ketentuan

Baleg DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Mampu Hadirkan Kepastian Hukum Berkeadilan

Dalam pembahasan di Baleg DPR RI, keseimbangan antara perlindungan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan menjadi salah satu perhatian utama

Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Disahkan jadi UU Periode Prabowo

Karena kita ingin, bahwa tahun ini atau minimal pada periode pemerintahan Pak Prabowo ini, RUU Masyarakat Adat kita sahkan menjadi undang-undang

DPR Soroti Mentalitas Kerja ASN: Absen, Pulang, Ngopi, Sore Absen Lagi

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah memperkuat indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari upaya memperbaiki mentalitas dan meningkatkan efektivitas birokrasi