Dengan SDI, proses perizinan tak lagi bergantung pada "orang dalam" atau lembar demi lembar aturan teknis sektoral yang kerap saling bertentangan
Masyarakat Adat tadi sangat mengapresiasi bahwa Baleg sudah mulai lakukan penyusunan. Tentu kita berharap RUU Masyarakat Adat yang sudah 18 tahun tidak kunjung selesai itu bisa kita selesaikan di tahun ini
Skala dan kompleksitas industri sawit sudah jauh berkembang. Tidak bisa lagi hanya diatur lewat Perpres
Ke depan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR. Ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang
Jadi pendidikan, untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang, ada rujukannya, nanti diturunkan teknisnya ke peraturan pemerintah
jika guru sudah dikategorikan sebagai profesi, konsekuensinya kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara signifikan
Pembahasan RUU TK seharusnya tetap berada di komisi terkait guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan tepat sasaran.
Aspirasi yang dibawa teman-teman buruh di aksi May Day 2026 menunjukkan kesejahteraan rakyat harus dijaga lewat keadilan bagi pekerja
Naskah akademis ditargetkan rampung dan disampaikan kepada DPR RI pada bulan Agustus mendatang
Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang
Ini sebagai komitmen kami Fraksi PKB untuk mengawal dari awal sampai akhir. Pertama menggaungkan isu perlunya PPRT itu dilindungi dalam Undang-Undang adalah Gus Muhaimin
Ini menjadi hadiah Hari Kartini yang paling bermakna. Negara akhirnya hadir memberikan pengakuan dan perlindungan bagi PRT sebagai bagian dari pekerja
Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru
Alhamdulillah setelah 22 tahun diperjuangkan, hari ini UU PPRT telah disahkan. Ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman yang bekerja di sektor domestik
Menurut Lestari, pengesahan UU PPRT ini merupakan momentum penegasan bahwa negara kini hadir bagi kelompok marginal yang selama puluhan tahun hidup tanpa jaminan.
Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.
Bukan karena penghasilan seseorang terlihat besar lalu dianggap mencurigakan, kemudian asetnya langsung diincar. Semua harus berbasis hukum.
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan kehadiran BSDI ditujukan untuk memperkuat tata kelola data nasional secara terpadu dan terstruktur