katakini.com

Revisi UU Kehutanan Harus Berikan Manfaat bagi Masyarakat dan Lingkungan

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa revisi UU Kehutanan harus disusun dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif.

Legislator Gerindra: Revisi UU Kehutanan Harus Lebih Berpihak pada Rakyat

Darori menilai masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu mendapatkan akses dan manfaat yang lebih adil melalui program perhutanan sosial. 

Respons Kapolri soal Pengisian Jabatan Sipil oleh Polisi Aktif

Polri pada prinsipnya memiliki aturan terkait dengan penempatan Polri di luar struktur. Syaratnya harus ada permintaan dari kementerian yang ingin ada anggota Polri

Komisi IV DPR Minta Peran Barantin Diperkuat di Revisi UU Pangan

Kita mencoba maksimalkan peran Badan Karantina Indonesia untuk menjaga lalu lintas pangan di republik ini agar tidak ada virus yang masuk

Dasco: Komisi II DPR RI Siap Bahas Revisi UU Pemilu

Pimpinan Komisi II menyatakan bahwa untuk rancangan undang-undang revisi Undang-Undang Pemilu, Komisi II dari semua partai yang ada itu sudah siap

Timwas Haji DPR Sebut Keberadaan Entitas seperti BPKH Sangat Diperlukan

DPR RI saat ini mendorong revisi Undang-Undang BPKH agar lembaga tersebut memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana haji

Mencuat Kasus Kekerasan di Daycare, DPR Kaji Revisi UU Perlindungan Anak

Ke depan ada wacana revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjadi inisiatif DPR. Ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang

Waka Baleg DPR Dorong Revisi UU Parpol

LOHPU Soroti Biang Kerok IHSG Anjlok, Dorong Revisi UU Pasar Modal

Ini Peringatan karena bisa jadi bursa saham Indonesia (BEI) bisa turun di kriteria Frontier Market

Waka Komisi II DPR Sebut Pihaknya Terbuka Bahas Opsi Perubahan Sistem Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menilai opsi-opsi untuk perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hal yang mutlak harus ditolak

DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Buka Masa Sidang, DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Revisi UU Kepemudaan Telah Masuk Prolegnas 2025-2029

Amar menjelaskan, Kemenpora masih menunggu kepastian waktu dari DPR mengenai pembahasan revisi tersebut

Revisi UU ASN 2025 Momentum Hapus Ketimpangan PPPK dan PNS

Efriza menekankan pentingnya kejelasan data ASN nasional sebelum penerapan revisi UU.

Revisi UU ASN 2025: DPR Pertimbangkan Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS

Pembahasan revisi UU ASN akan dilakukan oleh Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat.

Rieke Dorong Revisi UU BUMN, Perkuat Transparansi dan Stop Rangkap Jabatan

Tidak perlu debat lagi, keuangan BUMN adalah keuangan negara

Dasco Sebut Revisi UU Polri Tunggu Hasil Komisi Reformasi

Menurut Dasco, pembahasan RUU Polri dilakukan setelah menunggu hasil kajian dari Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Puan Soroti Polemik Royalti Lagu, Negara Diminta Adil dan Transparan

Royalti lagu adalah bentuk penghargaan terhadap karya. Negara harus hadir memastikan bahwa hak para pencipta, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya terlindungi dengan baik

Dasco Yakin Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku yakin revisi Undang-Undang (UU) tentang Hak Cipta dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Sehingga masalah royalti hak cipta yang saat ini terjadi dapat dituntaskan.

Revisi UU Haji Ditargetkan Rampung di Masa Sidang I 2025-2026

Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji 2026. Mulai dari penyusunan database jemaah hingga proses pemesanan zona dan lokasi pemondokan, semua harus disiapkan sejak dini agar tidak menyulitkan jamaah

Lestari Moerdijat: Revisi UU PMI Harus Perhatikan Berbagai Dimensi Perlindungan

Revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI)