Ketua MPR Dorong Revisi UU Desa Segera Disahkan
Puan memastikan, seluruh pimpinan dan anggota DPR kompak untuk mendukung pembahasan revisi UU Desa
Kemenkominfo nantinya akan melibatkan DPR RI untuk melakukan sosialisasi terkait perubahan UU tersebut. Sehingga, masyarakat lebih cepat mengenali aturan baru tersebut.
Terdapat empat poin materi perubahan UU MK yang diusulkan oleh DPR yakni mulai dari syarat batas usia minimal hakim konstitusi dari semula 40 tahun, dalam rancangan revisi syaratnya diubah menjadi 50 tahun.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyebutkan, pokok usulan revisi di antaranya masa jabatan perangkat desa agar ditegaskan.
Fraksi PKS beranggapan penyusunan RUU Pilkada dilakukan tergesa-gesa.
Sebanyak delapan fraksi DPR menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Politisi Fraksi PAN ini juga berharap dengan dimasukkannya sembilan pokok perubahan dalam revisi UU IKN ini dapat meminimalisir kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkhusus Kepala Otorita IKN.
Gus Halim: Revisi UU Desa Untuk Perjelas Status Perangkat Desa
Papdesi tegaskan bebas dari kpentingan politik
Revisi UU Desa diperlukan karena dalam satu dekade ini dinamika pembangunan desa sangat tinggi.
Gus Halim: Revisi UU Desa Tak Sekedar Periodesasi Jabatan Kades
Terima Kepala Desa Purbalingga, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Revisi UU Desa Segera Diselesaikan
PKS memandang, setelah UU IKN baru saja diketuk dan bahkan belum pada tahap pelaksanaan, ternyata sudah mengalami persoalan.
Wacana Revisi UU TNI, Syarief Hasan : Langkah Mundur Bagi Demokrasi
Khususnya terkait pendekatan hukum yang menjadi fokus dalam penegakan hukum adalah para bandar dan pengedar besar narkotika.
Dengan proses yang transparan akan banyak masukan dari berbagai pihak yang bisa dimanfaatkan untuk menyempurnakan revisi UU Sisdiknas tersebut.
Yang melatarbelakangi usulan untuk melakukan revisi terhadap UU ITE adalah persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pengimplementasian undang-undang tersebut
Semangat pemerintah yang ketara kuat hendak melakukan eksplorasi besar-besar dalam revisi RUU Landas Kontinen, patut dicurigai.
DPR RI akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021 pada masa sidang ini.
