katakini.com

Baleg DPR Sepakat Revisi 5 RUU Prolegnas Prioritas 2026

DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg) menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan menambahkan lima RUU baru.

LOHPU Soroti Biang Kerok IHSG Anjlok, Dorong Revisi UU Pasar Modal

Ini Peringatan karena bisa jadi bursa saham Indonesia (BEI) bisa turun di kriteria Frontier Market

Waka Komisi II DPR Sebut Pihaknya Terbuka Bahas Opsi Perubahan Sistem Pilkada

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menilai opsi-opsi untuk perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan hal yang mutlak harus ditolak

DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Buka Masa Sidang, DPR RI Belum Pastikan Pembahasan Revisi UU Pemilu Kepala Daerah

Habiburokhman Sebut Revisi KUHAP Bakal Disusun Lebih Objektif

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakakn revisi KUHAP dibuat agar lebih objektif dan tidak lagi bergantung pada kekhawatiran subjektif aparat hukum.

Revisi UU Kepemudaan Telah Masuk Prolegnas 2025-2029

Amar menjelaskan, Kemenpora masih menunggu kepastian waktu dari DPR mengenai pembahasan revisi tersebut

Revisi UU ASN 2025 Momentum Hapus Ketimpangan PPPK dan PNS

Efriza menekankan pentingnya kejelasan data ASN nasional sebelum penerapan revisi UU.

Revisi UU ASN 2025: DPR Pertimbangkan Peluang Alih Status PPPK Jadi PNS

Pembahasan revisi UU ASN akan dilakukan oleh Komisi II DPR RI, yang menjadi mitra kementerian dan lembaga terkait di pemerintah pusat.

Rieke Dorong Revisi UU BUMN, Perkuat Transparansi dan Stop Rangkap Jabatan

Tidak perlu debat lagi, keuangan BUMN adalah keuangan negara

Dasco Sebut Revisi UU Polri Tunggu Hasil Komisi Reformasi

Menurut Dasco, pembahasan RUU Polri dilakukan setelah menunggu hasil kajian dari Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Puan Soroti Polemik Royalti Lagu, Negara Diminta Adil dan Transparan

Royalti lagu adalah bentuk penghargaan terhadap karya. Negara harus hadir memastikan bahwa hak para pencipta, musisi, dan pelaku industri kreatif lainnya terlindungi dengan baik

Dasco Yakin Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku yakin revisi Undang-Undang (UU) tentang Hak Cipta dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Sehingga masalah royalti hak cipta yang saat ini terjadi dapat dituntaskan.

Revisi UU Haji Ditargetkan Rampung di Masa Sidang I 2025-2026

Revisi Undang-Undang Haji ini harus segera tuntas, karena waktunya berkejaran dengan siklus persiapan haji 2026. Mulai dari penyusunan database jemaah hingga proses pemesanan zona dan lokasi pemondokan, semua harus disiapkan sejak dini agar tidak menyulitkan jamaah

Lestari Moerdijat: Revisi UU PMI Harus Perhatikan Berbagai Dimensi Perlindungan

Revisi Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus mempertimbangkan perlindungan menyeluruh yang responsif gender dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) bagi para pekerja migran Indonesia (PMI)

Agun Gunandjar: Konstitusi Harus Jadi Rujukan Revisi UU Pemilu

Agun menambahkan, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyusun dan merumuskan kembali undang-undang pemilu. Ia mendorong agar revisi UU Pemilu mengacu secara ketat pada UUD 1945, termasuk memperhatikan banyaknya putusan MK terdahulu mengenai kepemiluan.

Pimpinan DPR Sebut Pembahasan Revisi UU KUHAP Dimulai Pekan Depan

Pimpinan DPR Pastikan KBIH Terlibat dalam Revisi UU Haji dan Umrah

Atip Latipulhayat: Revisi UU Sisdiknas Harus Satukan Sistem Pendidikan Nasional

Ia menyayangkan bahwa realisasi anggaran wajib belajar dari total 20 persen anggaran pendidikan nasional justru hanya 4,9 persen.

Anggota Komisi X DPR Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak

Sabam menemukan bahwa alokasi dana pendidikan di sejumlah kementerian non-teknis jauh lebih besar dibanding yang dialokasikan untuk kementerian teknis.

Politisi PKB Sebut Hilirisasi Pertanian Jadi Isu Penting Revisi UU Pangan

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa`adah menekankan hilirisasi sektor pertanian penting dalam membahas berbagai isu revisi UU No.18/2012 tentang Pangan. Menurutnya, program hilirisasi ini akan memberi nilai tambah bagi produk pertanian nasional.