Kalau tindak pidana itu sudah ada dalam aturan yang lain, jangan dimasukkan kembali ke dalam RUU PKS.
Undang-undang yang ada tidak cukup kuat untuk membela para korban dari kekerasan seksual
Menurut Lestari, berbagai upaya harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender.
"Proses pembahasan RUU itu perlu dikawal agar berjalan lancar sehingga dapat segera disahkan menjadi UU dalam tahun ini," pintanya.
"Kita harapkan proses pembahasan RUU itu berjalan lancar agar dapat segera disahkan menjadi UU dalam tahun ini," katanya.
Tentu, jelasnya, upaya ini akan menghadapi banyak tantangan mengingat saat ini kita sedang berupaya keras mengendalikan panyebaran Covid-19 di tanah air.
Muhaimin memberikan apresiasi kepada Menaker Ida Fauziyah yang telah memfasilitasi pertemuan konfederasi SP/SB dan Apindo dengan pimpinan DPR
Menaker Ida Fauziyah pun menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen untuk selalu menjaga dan melindungi pekerja
Satu dari tiga perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.
Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu segera disahkan menjadi UU agar tren kasus kekerasan seksual dapat diturunkan.
Amnesty International Indonesia berencana mengirimkan 3.352 surat dari masyarakat ke DPR yang berisi desakan untuk mengesahkan RUU ini
RUU PKS harus menjadi agenda prioritas DPR pada tahun depan
Kekerasan seksual sudah masuk dalam tahap yang membahayakan, bukan hanya bagi para korban, tetapi juga bagi kehidupan sosial, bangsa dan negara.
Pencabutan dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI.