Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 30 Oktober 2024
RUU Pilkada Batal, Jokowi Tegaskan Tak Akan Terbitkan Perppu
Pemerintah Sebut Isu Perppu Pilkada Terlalu Didramatisir
Ahmad Basarah Sambut Gabungnya Relawan Projo-Ganjar
Pembahasan terkait dengan Undang-Undang ini telah dilakukan di Komisi II DPR RI pada tanggal 15 Maret 2023.
DPR RI Sahkan Perppu Pemilu Jadi UU
Tok, DPR Setuju RUU Pemilu Jadi Undang-undang
UU Cipta Kerja itu adalah jalan untuk menyingkirkan rakyat banyak yang dianggap akan mengganggu kaum oligarki dalam menguasai sumber-sumber kekayaan bangsa.
Ketuk Palu, DPR Setuju Perppu Ciptaker Jadi Undang-undang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi pandangan seluruh fraksi terhadap Perppu Cipta Kerja, baik yang mendukung maupun yang menolak
Perppu Cipta Kerja Mudahkan Pelaku Usaha Sektor Pertanian Mendapatkan Izin Usaha
Bagi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Perppu Cipta Kerja menjadi salah kado terburuk dalam sejarah perjalanan Indonesia sebagai negara hukum demokratis.
Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), termasuk Perppu Cipta Kerja, bukanlah ranah Baleg DPR RI.
Fix, Perppu Cipta Kerja Tak Hapus Libur Pekerja
Perppu Cipta Kerja ini justru berdiri di atas kepentingan semua pihak, termasuk pekerja dan pelaku UMKM
Perppu Cipta Kerja mengatur alih daya dibatasi hanya dapat dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan
Yusril: Tak Ada yang Salah Dengan Perppu Cipta Kerja
ASSB juga mengajak seluruh kaum buruh, kalangan intelektual/akademisi, praktisi demokrasi dan para penggiat masyarakat sipil untuk melakukan perlawanan dan menolak Perppu No. 2/2022.
Sufmi Dasco Sebut Presiden Tak Bisa Dimakzulkan Gegara Terbitkan Perppu
DPR baru akan mempelajari Perppu Ciptaker pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 karena Peprpu tersebut diterbitkan Presiden Joko Widodo saat DPR sedang dalam masa reses pada akhir Desember 2022 lalu.
