Tapi dalam RPP yang akan dikeluarkan pemerintah agen malah ikut mencari muatan kapal, sehingga bisa berubah menjadi seperti calo bagi kapal asing.
Menaker Ida juga mengatakan, setelah UU Cipta Kerja selesai, pihaknya memfasilitasi kembali agar empat RPP turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dibahas dalam Forum Tripartit.
Menurutnya, peraturan pemerintah tersebut, akan membuka peluang besar bagi BUMDes dalam mengembangkan unit-unit usahanya.
Partisipasi masyarakat akademis diyakini akan mendorong: terciptanya komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
Kemnaker mendorong seluruh jajaran pemerintah agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja
Azis menyerahkan kepada pemerintah terkait penerbitan Perrpu tersebut apakah sebelum masa reses DPR atau setelah reses
Din Syamsuddin dkk mendalilkan persetujuan DPR terhadap Perppu Covid-19 dilakukan tanpa melibatkan DPD sehingga bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.
Perppu nomor 2 tahun 2020 itu tidak banyak mengubah substansi yang ada dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Jika Pilkada 2020 dihelat dengan protokol kesehatan Covid-19 maka akan memberikan biaya tambahan kepada penyelenggara
Dengan ini saya menyatakan mencabut surat permohonan judicial review yang sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 25/PUU-XVIII/2020.
Delapan dari sembilan fraksi menyetujui Perppu 1/2020 menjadi UU dan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disetujui.
Namun, persetujuan itu diberikan dengan berat hati.
Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Senin 4 Mei 2020.
Dia menegaskan, regulasi tersebut dibuat untuk menghadapi kegentingan dan situasi yang memaksa.
Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan meminta DPR untuk menolak Perppu No. 1 Tahun 2020 dan menggantinya dengan APBN-P. Dia menilai Perppu No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi.
Namun juga tak ingin pelaksanaan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menuai permasalahan di kemudian hari. Sebagaimana pernah terjadi pada Perppu No. 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang membuat Skandal Bailout Bank Century.
Penerbitan Perppu ini menjadi sikap kehati-hatian pemerintah terhadap pandemi virus corona atau Covid-19.
