katakini.com

Waka MPR Dorong Peningkatan Upaya Atasi Anak Tidak Sekolah

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peningkatan upaya mengatasi angka putus sekolah, di tengah potensi dampak gejolak ekonomi global

Legislator PKS Wanti-wanti Sanksi Caleg Perempuan Jangan jadi Bumerang Demokrasi

Saya memahami logika MK bahwa sebuah aturan akan sulit efektif jika tidak disertai konsekuensi yang tegas. Selama ini ketentuan afirmasi perempuan sering dipandang sebagai kewajiban administratif yang dapat dinegosiasikan

Gus Ipul: Sekolah Rakyat Prioritaskan Anak Tidak Sekolah-Putus Sekolah

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa Program Sekolah Rakyat diprioritaskan untuk anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem melalui sistem penjangkauan langsung berbasis DTSEN

MK Tolak Uji Materi UU ASN terkait Status PPPK, DPR Buka Suara

Dasco Pastikan RUU Pemilu Takkan Dibahas Buru-buru, Khawatir Digugat ke MK

Kami mendorong partai politik, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terlebih dahulu. Jadi tidak perlu terburu-buru

Anggota Baleg DPR Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan Audit Kerugian Negara

Ia menilai, ketiadaan pengaturan yang komprehensif dalam peraturan presiden terkait peran BPKP berpotensi menimbulkan bias kewenangan. Terlebih, hasil audit BPKP kerap dijadikan rujukan dalam penegakan hukum

Baleg DPR Akan Panggil Sejumlah Pihak Bahas Putusan MK Soal Kerugian Negara

Sebagai tindak lanjut, Baleg DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) terkait pengawasan dan evaluasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan mengundang sejumlah pihak

Lestari Moerdijat: Pemanfaatan Data Terkini Penting untuk Layanan Pendidikan Lebih Baik

Lestari mendorong agar pemanfaatan dasbor ATS diiringi dengan intervensi tepat sasaran, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah tertinggal.

Trump Ancam Naikkan Tarif Impor Setelah Putusan MA Amerika Serikat

Donald Trump memperingatkan akan meningkatkan secara drastis tarif impor terhadap negara-negara yang dinilai memanfaatkan putusan Mahkamah Agung AS

Imbas Putusan MK, Komisi II DPR Kejar Target RUU Pilkada Rampung 2026

Kalau kita mengacu pada Putusan MK 135, ada pengaturan penundaan yang membuat tahapan menjadi sangat jelas. Pemilu 2029 itu sudah fixed, tahapannya dimulai 2027, artinya regulasinya harus selesai paling lambat 2026

7 Kesalahan Wasit Paling Kontroversial di Sepak Bola

Berikut tujuh kesalahan wasit yang hingga kini masih menjadi perbincangan di dunia sepak bola.

Waka Komisi X DPR Miris Dengar 700.000 Anak Putus Sekolah di Tanah Papua

Mendengar angka 700.000 anak-anak kita di Papua tidak bersekolah, hati saya sangat teriris. Mereka adalah pemilik masa depan bangsa, namun hak konstitusionalnya terabaikan

Anggota DPR Sebut Reformasi Pengadilan Harus Dimulai dari Amar Putusan

Apapun itu, (baik) hakim di tingkat bawah, tengah, (maupun) atas, yang kita nanti sesungguhnya adalah amar putusannya

Anggota DPR Minta Polri Patuhi Putusan MK soal Jabatan Sipil

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan seluruh anggota Polri wajib mematuhi putusan MK yang melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil

Komisi XIII DPR Nilai Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Langkah Progresif

Ketua Komisi XIII DPR nilai putusan MK yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap AKD hingga tingkat pimpinan, sebagai langkah progresif dalam penguatan demokrasi

DPR Hormati Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan di AKD

Putusan MK tersebut dinilai menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan di seluruh struktur kepemimpinan DPR

Hormati Putusan MK, DPR Siap Bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

Hormati putusan MK, Komisi II DPR RI siap bentuk Lembaga Pengawas ASN Independen

FBI Putuskan Hubungan dengan Liga Anti-Pencemaran Nama Baik Milik Yahudi

FBI Putuskan Hubungan dengan Liga Anti-Pencemaran Nama Baik Milik Yahudi

Taliban Perintahkan Pemutusan Layanan Internet, PBB Serukan Pemulihan

Taliban Perintahkan Pemutusan Layanan Internet, PBB Serukan Pemulihan

Dasco: DPR Akan Buat UU Baru Tenaga Kerja Sesuai Putusan MK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai putusan MK