Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong sekolah rakyat agar masuk ke dalam program strategis Papua Barat.
Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menerima audiensi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mendorong Papua Barat Daya untuk tampil sebagai role model kerukunan umat beragama di Indonesia
Wamentrans Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa orientasi dan paradigma transmigrasi saat ini lebih mengedepankan kesejahteraan.
Kementrans menyalurkan bantuan sebesar Rp10,4 miliar kepada Papua Barat dan senilai Rp7,7 miliar untuk Kabupaten Manokwari Selatan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Fauziyah, menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya.
Provinsi Papua Barat juga memiliki potensi untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT).
Filep Wamafma Ajak Masyarakat Kawal Pembangunan di Papua Barat
Papua Barat Daya Resmi Jadi Provinsi ke-38 Indonesia
DPR RI hari ini diketahui juga mengagendakan pembahasan beberapa RUU Propinsi dan RUU tentang Landas Kontinen.
Pembentukan RUU tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan
Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dilakukan lantaran pembangunan manusia di daerah tersebut masih tertinggal.
FKUB dan Ketua Dewan Adat Papua Barat telah menemui Kepala Staf Presiden Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD.
Saat ini telah ada draf RUU dan naskah akademik yang sudah berada di Komisi II DPR RI.
Pelatihan petani milenial merupakan langkah penting dilakukan mengingat Papua dan Papua Barat adalah daerah subur dengan lahan pertanian yang belum tergarap maksimal.
Wilayah Indonesia Timur memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Namun, lahan pertanian tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.
Kami memohon agar mempertimbangkan SOP pendamping desa berdasarkan kondisi daerah dan memohon peningkatan kapasitas pendamping desa di Papua Barat serta perlu ada sertifikasi bagi pendamping desa di Papua Barat.
Menurut Billy, Mendikbud telah memanifestasikan instruksi Presiden Jokowi terkait program pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua.
Ali mengatakan, Sukiman bakal menjalani masa hukuman 6 tahun pidana penjara.
