Penggabungan PT. Indosat Tbk dan PT. Hutchison 3 Indonesia menjadi hasil konkret pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020
Satpol PP dan Satlinmas menjadi salah satu kunci utama agar dapat menyampaikan informasi penanganan Covid-19 terkini kepada masyarakat.
Menkominfo menyatakan dari sisi tata kelola komunikasi publik, Pemerintah sudah membagi tugas per masing-masing kementerian
Sejumlah hoaks yang masih terus menyebar di sekitar kita, dan menjadi salah satu kendala penanganan Covid-19 di Indonesia.
Denmark memilikii teknologi yang bisa mendukung koordinasi tata kelola lintas kementerian dan lembaga dalam penanganan bencana dan pelindungan publik
Menkominfo mengingatkan, kenaikan kasus Covid-19 di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Kroasia, dan Slovenia harus jadi pelajaran bersama.
Satria-1 direncanakan akan memiliki 11 stasiun bumi/gateway di beberapa lokasi yang tersebar di Indonesia antara lain di Batam, Cikarang, Banjarmasin,Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.
Tahapan penghentian siaran televisi analog diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
Menteri Johnny G. Plate mengapresiasi Nota Kesepakatan Aksi akan menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Presiden Joko Widodo meluncurkan Program Banpres (Bantuan Presiden) Produktif Usaha Mikro sebagai salah satu skema untuk membantu para pelaku usaha kecil dan mikro.
Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menurut Keppres ini, tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama disiplin melaksanakannya
Periode bulan Juni tercatat 81 video di kanal media sosial Youtube dan 57 domain entitas ilegal.
Dengan pusat data nasional tersebut, pemerintah memiliki acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik.
Pemanfaatan fitur e-certificate tersebut ke depannya juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan.
