katakini.com

Rieke Diah Apresiasi RUU BUMN Kembali ke Semangat Pasal 33 UUD 1945

BUMN adalah instrumen negara untuk menjalankan demokrasi ekonomi yang sesuai dan searah dengan Pasal 33 konstitusi kita. 

Iman Sukri Tekankan Keterlibatan Multisektor dalam Proses Legislasi di DPR

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Iman Sukri, menekankan pentingnya keterlibatan multisektor dalam proses reformasi keamanan nasional, khususnya dalam proses legislasi di DPR RI

Forlegis Diharap Tingkatkan Profesionalisme Analis Pemantauan Legislatif

Peran Analis Pemantauan ini sangat vital dalam setiap proses pengkajian evaluasi peraturan perundang-undangan.

Kian Marak, DPR dan Pemerintah Dorong Upaya Penanggulangan KDRT

Banyak kasus KDRT yang tidak terungkap di media, baik karena keterbatasan akses maupun karena hambatan sosial lainnya.

Legislator Yakini APBN 2025 Miliki Semangat Keberlanjutan

Menghadapi tahun 2025, Kamrussamad menekankan perlunya stabilitas politik yang kondusif.

Lestari Moerdijat: Proses Legislasi RUU PPRT Harus Berlanjut

Menurut Lestari, hingga saat ini masih ada sejumlah pasal dalam RUU PPRT yang belum bisa diterima oleh para pemangku kepentingan

Bamsoet Dorong Pemerintahan Baru Lakukan Legislatif Review

Bamsoet Dorong Pemerintahan Baru Lakukan Legislatif Review

Parlemen Korsel Pelajari Proses Legislasi di DPR RI

Proses perancangan RUU yang ada di Indonesia diantaranya memiliki proses adanya tahap Naskah Akademik yang memuat landasan filosofis, sosiologis hingga yuridis.

RUU Penyiaran Sedang Harmonisasi dan Sinkronisasi di Baleg

Draft RUU DKJ Disebut Picu Kontroversi di Masyarakat dan Elit Politik

Draft RUU DKJ Disebut Picu Kontroversi di Masyarakat dan Elit Politik

Meski Memasuki Masa Pemilu, DPR Komitmen Selesaikan Target Legislasi

Pimpinan DPR berharap sisa waktu periode DPR 2019-2024 yang ada dapat dimanfaatkan seefektif mungkin.

Sidang Paripurna, DPR Sudah Hasilkan 64 Undang-Undang

DPR bersama Pemerintah dan juga DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 RUU (Rancangan undang-undang) yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I, dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

BULD: Daerah Jangan Alergi pada DPD

BULD DPD RI memposisikan diri untuk memberikan penguatan kepada daerah dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah.

Autokritik Puan untuk Kinerja Legislasi DPR

UU itu mendapat apresiasi positif dari banyak kalangan dan dinilai sebagai salah satu keberhasilan DPR dalam menggodok UU.

Legislasi Harus Lebih banyak Libatkan Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kepada anggota legislatif agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan, namun dari kualitasnya.

DPR: UU TPKS Penegasan Legislasi yang Telah Ada

UU TPKS mempunyai hukum acara pidana tersendiri yang membedakannya dengan produk legislasi lain.

Puan: Kerja Legislasi DPR Tidak Hanya SekAdar Kuantitas Tapi Kualitas

Sejak dilantik menjadi Ketua DPR RI pada Oktober 2019, Puan meminta kepada anggota Komisi agar tolok ukur program legislasi yang dirumuskan DPR tidak berdasarkan dari banyaknya undang-undang yang dilahirkan. Namun, dari kualitasnya.

Lestari Desak DPR Segera Lanjutkan Proses Legislasi RUU PPRT

Banyak kasus ART asal Indonesia dipaksa bekerja selama bertahun-tahun tanpa dibayar serta kartu identitasnya diambil oleh majikan.

Indonesian Parliamentary Center: UU IKN Sedikit Partisipasi Publik

Bagaimana mungkin undang-undang yang berdampak pada seluruh warga negara, tetapi prosesnya begitu cepat.

Kesiapan Legislator Mempercepat Proses Legislasi Sangat Diperlukan

Dengan pemahaman yang baik dari para anggota Baleg terhadap RUU TPKS peluang percepatan RUU TPKS menjadi undang-undang cukup besar