Mendes PDT Yandri Susanto dan Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria menghadiri Rapat Kerja Pansus DPR Penyelesaian Konflik Agraria
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Saan Mustofa, mengatakan bahwa persoalan desa tertinggal yang status tanahnya berada dalam kawasan hutan merupakan salah satu hambatan paling serius
Anggota Komisi II DPR RI mendorong agar BPN melakukan harmonisasi regulasi pertanahan dan percepatan penyelesaian konflik agraria
Hasil RDPU Komisi XIII kemarin di Medan, rekomendasinya Komisi XIII akan membawa kasus konflik TPL vs rakyat kawasan Danau Toba ke Pansus Penyelesaian Konflik Agraria yang sudah dibentuk DPR
Komisi XIII akan mengawal penyelesaian kasus ini hingga ke tingkat nasional melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat di Danau Toba
Posisi kami jelas, Komisi XIII berada di pihak rakyat. Kami memastikan agar konflik agraria ini diselesaikan tanpa pelanggaran HAM, dan hak-hak masyarakat tetap terjamin
Kehadiran Pansus ini nantinya, akan memberikan kepastian hukum terhadap petani Indonesia, dalam memperjuangkan hak atas tanah dan kesejahteraan.
BAM DPR Terima Aduan Masyarakat soal Konflik Agraria dengan TNI
Hal tersebut disampaikan Dasco saat membacakan kesimpulan audiensi dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di ruang rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Petani kesulitan meningkatkan produksi dan pendapatannya
Konflik ini kerap terjadi, menurutnya, karena stakeholder terkait tidak mengunakan pendekatan konsesual.
Bamsoet menjelaskan, dasar hukum pembentukan bank tanah antara lain, pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
Sultan Minta Kajati Dan BPN Bengkulu Dalami Anatomi Konflik Agraria Antara PT DDS dan Kelompok Tani Mukomuko
Bamsoet mengungkapkan, dari laporan yang disampaikan SPSB dan STMB diketahui bahwa tanah pertanian yang menjadi sumber konflik agraria tersebut.
