Kemendagri senantiasa proaktif dan selalu berusaha meningkatkan sinergitas dan pendampingan guna memastikan setiap pemerintah daerah
Benni mengatakan, tugas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti nantinya akan dipimpin oleh Wakil Bupati Asmar
Suhajar lalu mendorong para ASN untuk mengendalikan diri jika ingin membeli barang-barang mewah, apalagi jika hanya untuk dipamerkan
Baru 46,54 persen atau 121 pejabat di Kemendagri yang melaporkan LHKPN
Jika DPR berinisiatif merevisi Undang-Undang Desa dalam rangka memperpanjang masa jabatan kades, Kemendagri bakal hadir menyampaikan pendapat soal hasil kajian tersebut
Saksi untuk mengurus surat keterangan kematian ini setidaknya berjumlah dua orang.
Expo APKASI 2022 Resmi Dibuka, Mendagri Tito Karnavian: Expo ini Harus Menjadi Ajang Promosi Produk Daerah.
Yang bayar ke Dukcapil adalah lembaganya
Kemendagri berencana menarik tarif Rp1000 tiap akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) di database kependudukan.
Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP elektronik di sampingnya untuk verivali tersebut sangat rentan adanya tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh ‘pemulung data’ atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab
Satpol PP dan Satlinmas menjadi salah satu kunci utama agar dapat menyampaikan informasi penanganan Covid-19 terkini kepada masyarakat.
NIK menjadi kunci akses layanan publik
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Badan Litbang, menyelenggarakan kegiatan Indeks Inovasi Daerah atau Innovative Government Award (IGA).
Posko penanganan covid-19 di tingkat desa memiliki empat fungsi yakni pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan.
Kemendagri menerbitkan aturan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.
Banyak kadis provinsi tidak bekerja maksimal, sehingga merasa tidak punya kerjaan.
Persoalan data pemilih yang tidak kunjung usai ini, sangat berkaitan erat hubungannya dengan persoalan database kependudukan.
Keterlibatan pemerintah daerah dalam menanggulangi Covid-19, menurut Mendagri, benar-benar dibutuhkan.
Alokasi anggaran APBD sekurang-kurangnya 20 persen untuk Pendidikan dan minimal 10 persen untuk kesehatan di luar gaji pegawai