KPK menggeledah tiga lokasi di Semarang, Jawa Tengah, terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2025-2026
KPK menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi terkait proyek jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara periode 2023-2025.
TNI menyatakan akan menindaklanjuti mengenai dugaan keterlibatan prajurit aktif dalam kasus korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK menegaskan tidak menyetujui usulan agar tindak pidana korupsi dibatasi pada praktik suap dan tidak lagi mencakup unsur kerugian keuangan negara.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sungai Danau Jaya, Idres dalam kasus dugaan suap restitusi pajak
KPK menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu.
KPK melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2025-2026.
ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di BNPB
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas perkara tersebut sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran kebencanaan.
KPK dikabarkan menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Kamis, 15 Oktober 2026.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Penetapan tersangka itu dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 14 orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT)
KPK mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diduga terkait pengadaan barang dan jasa dari dana siap kebencanaan.
KPK mengultimatum Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mempertanyakan alasan mangkir atau ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
KPK membuka peluang menetapkan PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan.
KPK menyita barang bukti dokumen terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) saat menggeledah Kantor PT Bela Parahiyangan Investindo (BPI)
KPK menyita uang sejumlah Rp1 miliar dan USD49.000 dari dua pegawai negeri sipil (PNS) Pajak pada Kamis, 1 Oktober 2026.
KPK kembali menyita aset milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vinna Ledy Anggraheni yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
KPK menggeledah rumah kediaman Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
