KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan notifikasi perbankan di PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero).
Fitroh menuturkan operasi senyap tersebut berkaitan dengan izin Warga Negara Asing (WNA)
Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour Travel) Fuad Hasan Masyhur mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik KPK
KPK memanggil delapan orang saksi dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik biro travel dan umrah PT Makassar Toraja (Maktour Travel), Fuad Hasan Masyhur
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Citratama Inti Persada, Zahir Ali pada Selasa, 26 Mei 2026.
KPK mendalami proses penunjukan mitra PT Telkom Indonesia (Persero) dalam proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero)
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta bernama Aisha Septiandini sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kabupaten Mempawah
KPK mendalami aliran fee proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub
KPK memperpanjang masa penahanan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Tahun 2025, Topan Obaja Putra Ginting pada hari ini
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Utama PT Yes Mulia Pratama, Yesti Mariana.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga kepala dinas di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 6 Mei 2026.
KPK menduga staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan turut menerima fee proyek pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA)
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Kantor PT Semen Padang Riau, Johan Jayadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jalan layang di Provinsi Riau Tahun 2018.
KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Billy "Beras" Haryanto pada hari ini, Selasa, 28 April 2026.
Setiap partai politik memiliki AD/ART sendiri, KPK tidak bisa masuk mencampuri urusan internal Partai.
KPK mendalami dugaan keuntungan tidak sah yang didapatkan para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam jual beli kuota haji tambahan tahun 2023-2024.
KPK resmi menerbitkan SP3 atas kasus dugaan korupsi kerja sama pengolahan anoda logam yang menjerat bos PT Loco Montrado Siman Bahar alias Bong Kin Phin.
KPK mencegah dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 bepergian ke luar negeri.
