katakini.com

Wacana Sekolah Daring Dibatalkan, Ketua Komisi X: Tatap Muka Prioritas

Komisi X DPR Dukung Langkah Pemerintah Batasi Akses Medsos bagi Anak

langkah pemerintah melalui Permen Komdigi ini patut kita dukung sebagai upaya melindungi generasi muda

DPR Minta Kasus Pelecehan Seksual Atlet Pelatnas Panjat Tebing Diusut Tuntas

Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat. Kebijakan ini penting untuk melindungi para atlet sekaligus menjaga objektivitas dan kredibilitas proses pemeriksaan

Komisi X Kecam Kasus Kekerasan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Proses hukum harus berjalan tegas dan adil. Namun yang tidak kalah penting, korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, dan perlindungan memadai.

Ketua Komisi X Sebut Polemik Penerima LPDP Harus Disikapi Proporsional

Dana LPDP berasal dari dana publik. Secara moral dan politik, ada harapan kuat agar setiap penerima memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh dan berkontribusi bagi Indonesia

Seorang Guru Nekat Telanjangi Puluhan Siswa, Hetifah: Harus Ada Efek Jera

Guru yang melakukan aksi menelanjangi siswa juga harus dilihat track recordnya, apakah selama mengajar yang bersangkutan juga melakukan pendekatan-pendekatan yang dirasa kurang nyaman dan melakukan pelanggaran berbagai prinsip-prinsip dalam belajar mengajar

Komisi X Kecam Dugaan Pungutan Rp1,2 Juta di Kasus Siswa SD Ngada

Pendidikan dasar di sekolah negeri wajib digratiskan, sehingga pungutan Rp 1,2 juta/tahun pada kasus Ngada merupakan pelanggaran hukum

Jhon Herdman jadi Pelatih Timnas Indonesia, DPR Beri Catatan Penting

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai penunjukan John Herdman sebagai Pelatih Baru Tim Nasional Indonesia merupakan langkah strategis

UU Guru dan Dosen Digugat, DPR Pastikan RUU Sisdiknas Muat Kesejahteraan

Komisi X DPR RI hormati proses konstitusional yang sedang berjalan di MK terkait pengajuan uji materi UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Jelang 2026, DPR Dorong Penguatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

Memasuki 2026, orientasi kebijakan pendidikan harus bergeser pada penguatan kualitas pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan mutu pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar

DPR Desak Pemerintah Percepat Pemulihan Pendidikan di Wilayah Bencana

Ribuan sekolah rusak dan ratusan ribu siswa terdampak. Negara tidak boleh membiarkan anak-anak berhenti belajar hanya karena lambat merespons. Pemulihan harus dipercepat dan difokuskan pada kebutuhan paling mendesak

Komisi X DPR Soroti Kesenjangan Pendidikan Antara Perkotaan-Pedalaman

Komisi X DPR RI menyoroti kesenjangan pendidikan antar wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman

DPR Ajak Generasi Muda Nyalakan Kembali Semangat Sumpah Pemuda

Ketua KOmisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengajak seluruh generasi muda Indonesia untuk kembali menyalakan semangat persatuan dan perjuangan sebagaimana dicontohkan para pemuda 1928

Ketua Komisi X Minta Pemerintah Perhatikan Dampak Implementasi Bahasa Portugis

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik keputusan pemerintah yang akan memasukan mata pelajara Bahasa Portugis dalam kurikulum belajar siswa.

Soal Penolakan Atlet Israel, Komisi X: Konsistensi Perjuangkan Kemanusiaan

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai bahwa penolakan atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 bentuk konsistensi perjuangkan kemanusiaan

Komisi X Desak Unud Sanksi Tegas Pelaku Perundungan

Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pihak Universitas Udayana (Unud) untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku perundungan

Belajar dari Unud, Perguruan Tinggi Diminta Aktifkan Satgas PPK

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menegaskan Satgas PPK penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus perundungan atau bullying terulang di lingkungan kampus

Komisi X: Pendidikan di Bali Harus Pulih Cepat Pasca Banjir

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan rasa prihatin yang mendalam terkait bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa daerah Bali pada 9 September 2025 lalu

Fraksi Golkar MPR Soroti Ketimpangan Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Fraksi Golkar MPR Soroti Ketimpangan Alokasi Anggaran Pendidikan 20 Persen

Hetifah: Revisi UU Sisdiknas Definisikan Alokasi Pendidikan 20 Persen

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa revisi UU Sisdiknas mendefinisikan kembali anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.