Berikut adalah 4 langkah hukum dan administratif yang dapat ditempuh nasabah untuk menuntut kejelasan serta membuka kembali akses dana yang ditahan.
Secara regulasi, pemblokiran simpanan merupakan upaya paksa yang memiliki aturan ketat.
Koalisi masyarakat sipil bersama YLBHI menilai aksi pemblokiran ini melanggar ketentuan hukum.
Panduan Islami mengubah rasa lelah bekerja menjadi sumber pahala.
Perayaan ini pertama kali digagas dan dicanangkan pada akhir dekade 1990-an oleh Secret Society of Happy People.
Penjelasan jenis dosa yang dihapus melalui amalan puasa sunnah.
Merenungi kaitan antara ujian penyakit dan tumpukan dosa kita
Agar ibadah ini berjalan sah dan sesuai syariat, jemaah harus melalui serangkaian tahapan manasik sebelum keberangkatan hingga kepulangan ke haji.
Dalam tradisi tasawuf, dikenal empat tahapan penting dalam perjalanan spiritual seorang Muslim, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat
Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) segera meluncurkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Setidaknya ada tiga perkara yang menunjukkan di mana aparat penegak hukum menggunakan ketentuan dalam KUHP baru dan KUHAP baru.
Menkum Supratman Andi Agtas meminta para advokat untuk terus menjaga kode etik terutama dengan talah berlakunya KUHP dan KUHAP baru
Reformasi hukum pidana dengan terbitnya KUHP baru dan KUHAP baru memastikan para pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksomo tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang
Negara mengedepankan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional dan memberi ruang besar pada keadilan restoratif.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku mulai hari ini
Berikut tanda-tanda bahwa ponsel Anda sudah saatnya bersih-bersih.
Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan aparat penegak hukum (APH) dalam mengimplementasikan KUHP dan KUHAP
Harapannya kedepan KUHP dan KUHAP baru akan membawa perubahan paradigma yang fundamental
Perubahan besar ini tidak akan membawa perubahan berarti bila aparat penegak hukum tidak bisa mengimplementasikan KUHP dan KUHAP secara konsisten, adil, dan bertanggung jawab.
