Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbahkun, mendorong peningkatan produksi rokok lokal Madura serta meminta pemerintah memperhatikan keberlanjutan industri ini yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian daerah.
Dana bagi hasil cukai hasil tembakau kerap kali tidak terserap secara optimal, karena terkendala Peraturan Menteri Keuangan mengenai peruntukkan DBHCHT.
Seruan tersebut dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada Juni lalu dan dinilai berdampak tidak hanya bagi industri ritel di sektor hilir, tetapi juga kepada jutaan petani tembakau dan cengkih.
Kenaikan cukai tembakau dinilai akan membunuh petani, pekerja dan parbik rokok. Untuk itu, PKB meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mempertimbangkan rencana kenaikan cukai tembakau sebesar 23 persen untuk tahun anggaran 2020.
