Selama ini KPK terlihat sangat minim dalam mengupayakan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dirugikan oleh para pelaku rasuah
Seleksi Capim dan Calon Dewas KPK itu bakal diproses setelah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI terbentuk
Ateh menyebut Pansel KPK terlebih dulu akan menggelar rapat bersama pada 27-28 September 2024
Nurul Ghufron dan Sudirman Said jadi dua orang dari 20 peserta yang dinyatakan tidak lulus tes penilaian profil atau profile assessment
Pelanggaran Kode Etik Nurul Ghufron Jadi Catatan Seleksi Capim KPK
Johan Budi Sapto Pribowo yang sebelumnya pernah berkarir sebagai Juru Bicara hingga pimpinan KPK
Johan Budi menegaskan dirinya mengikuti tes ini guna terjun langsung memberantas korupsi
Sebanyak 382 orang lulus seleksi administrasi sebagai capim dan calon anggota Dewas KPK periode 2024-2029
Berpangkat Komjen dan Irjen, Polri Kirim 4 Personel Terbaik Ikut Seleksi Capim KPK
Fungsi dewan pengawas KPK dinilai sebagai suatu kebutuhan bagi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, anggapan adanya dewan pengawas dalam Undang-Undang KPK yang baru sebagai pelemahan adalah keliru.
KPK seharunya bertugas sesuai dengan Undang-Undang (UU), yang kerjanya mencegah, supervisi, koordinasi, dan monitoring. Sehingga, KPK bertindak dengan menggunakan akal alias otak bukan otot.
Setelah disahkan menjadi pimpinan KPK melalui sidang Paripurna DPR, Ketua KPK terpilih Irjen Firli Bahuri menyampaikan ucapan syukur. Sebab, menjadi pimpinan lembaga adhoc itu merupakan amanah yang Tuhan berikan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyatakan, tidak ada alasan penolakan terhadap pimpinan KPK yang telah disahkan dalam rapat Paripurna DPR.
Paripurna DPR resmi mengesahkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan oleh Komisi III DPR.
DPR memastikan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) bisa bekerja dengan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang baru.
Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengkritik langkah pimpinan KPK yang menyerahkan tanggung jawab pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.
Sekelompok massa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Indonesia serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI menggelar aksi demonstrasi harus berujung bentrok dengan aparat sama kepolisian di Depan Gedung Merah Putih KPK.
Aksi massa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ricuh. Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat itu mendesak untuk mencopot kain hitam yang menutupi lambang KPK.
Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Firli Bahuri terpilih sebagai ketua lembaga adhoc tersebut.
