BP BUMN dan Danantara bergerak cepat dan sistematis untuk perbaikan tata kelola BUMN
Transformasi PLN berjalan selaras dengan agenda ketahanan energi nasional serta penguatan daya saing BUMN
Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan bahwa penjualan ekspor SDA seperti batu bara dan kelapa sawit wajib dikelola oleh BUMN.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa kondisi emiten BUMN saat ini tetap kuat dan mampu menopang stabilitas pasar di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik
BP BUMN mendorong percepatan proses santunan agar hak korban dan keluarga dapat segera diterima secara akurat serta tanpa hambatan administratif
Kepala BP BUMN menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional
Di tengah tekanan biaya yang meningkat, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan Garuda Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat
Menko PM A. Muhaimin Iskandar, mengajak BUMN melalui CSR untuk mengambil peran dalam menyiapkan tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di pasar global.
Pengembangan bisnis poultry ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional
Ini tidak bisa dianggap sepele. Jalan berlubang, perbaikan yang belum selesai, serta minimnya penerangan di beberapa ruas menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pemudik
Dony mengatakan, konsolidasi BUMN logistik direncanakan rampung dalam semester pertama di tahun ini
Tidak ada pejabat dari Danantara atau BUMN yang akan masuk atau menggantikan posisi pimpinan di OJK dan BEI
Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa 28 perusahaan yang dicabut izinnya bakal dikelola oleh BUMN melalui Danantara
PHK hanya boleh dilakukan secara alami, seperti pensiun, pengunduran diri sukarela, atau berakhirnya kontrak kerja
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyambut baik rencanaPresiden Prabowo kurangi jumlah BUMN
Pejabat BUMN tidak lagi berada di ‘wilayah abu-abu’ dengan statusnya sebagai penyelenggara Negara, tetapi masuk dalam rezim hukum yang jelas sebagaimana pejabat publik lainnya.
BUMN adalah instrumen negara untuk menjalankan demokrasi ekonomi yang sesuai dan searah dengan Pasal 33 konstitusi kita.
Berikut substansi perubahan dalam RUU BUMN yang disahkan menjadi UU
Tidak perlu debat lagi, keuangan BUMN adalah keuangan negara
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rencana peleburan Kementerian BUMN ke dalam Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih dibahas di Komisi VI DPR bersama dengan pemerintah.
