Partai Nasdem sejak awal menyatakan sikap pertama bahwa parliamentary threshold itu wajib terus dipertahankan dan bahkan kami mengusulkan angkanya naik dari persentase sekarang
Putusan MK Buka Jalan PDIP Ikut Berlaga di Pilkada Jakarta
Putusan MK, Partai Tak Punya Kursi di DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah
Dukung Putusan MK, M Syukur Usul Ambang Batas Parlemen Dinolkan
HNW: Demi Keadilan, MK Seharusnya Juga Koreksi Presidential Threshold
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kewenangan institusi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.
Ambang batas parlemen disebutnya mengganggu prinsip adil dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih yang memberikan suaranya.
Dengan PT 4% pada Pemilu 2019 lalu saja mengakibatkan 13.595.842 suara yang terbuang.
Menaikan PT akan berpotensi terbuangnya banyak suara rakyat yang diberikan saat Pemilu.
