Putusan MK Buka Jalan PDIP Ikut Berlaga di Pilkada Jakarta
Putusan MK, Partai Tak Punya Kursi di DPRD Bisa Ajukan Calon Kepala Daerah
Dukung Putusan MK, M Syukur Usul Ambang Batas Parlemen Dinolkan
HNW: Demi Keadilan, MK Seharusnya Juga Koreksi Presidential Threshold
Ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan kewenangan institusi pembuat undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.
Ambang batas parlemen disebutnya mengganggu prinsip adil dalam konversi suara ke kursi bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih yang memberikan suaranya.
Dengan PT 4% pada Pemilu 2019 lalu saja mengakibatkan 13.595.842 suara yang terbuang.
Menaikan PT akan berpotensi terbuangnya banyak suara rakyat yang diberikan saat Pemilu.