Maia Sandu, yang ditunjuk sebagai perdana menteri Moldova, berbicara kepada media di Chisinau, Moldova 9 Juni 2019. Foto: Reuters
CHISINAU - Presiden Rusia Vladimir Putin harus dihentikan dalam perangnya melawan Ukraina atau seluruh Eropa akan menanggung akibat yang jauh lebih tinggi, kata presiden Moldova yang pro-Eropa, Maia Sandu, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu, 27 Desember 2023.
Sandu telah lama mengecam invasi Rusia ke Ukraina dan menyebut Kremlin sebagai ancaman terbesar yang dihadapi negaranya, yang terletak di antara Ukraina dan anggota Uni Eropa, Rumania. Rusia menuduhnya merusak hubungan baik dan mengobarkan Russophobia.
“Anda harus memahami bahwa Putin tidak akan berhenti kecuali dia dihentikan,” kata Sandu kepada grup media Veridica yang berbasis di Rumania.
"Jika hal ini tidak dihentikan, dampaknya akan jauh lebih besar bagi kita semua. Ukrainalah yang melakukan pengorbanan terbesar."
Adalah kepentingan semua orang, “bukan hanya Ukraina dan Moldova,” agar Ukraina terus menerima bantuan, meskipun ia tidak menyebutkan secara langsung penundaan prosedur pendanaan dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.
“Saya juga mengandalkan dan percaya pada solidaritas negara-negara demokrasi dunia, dan saya berharap Ukraina akan terus menerima segala bentuk dukungan yang dibutuhkan,” katanya kepada Veridica.
Moldova, katanya, membantu semaksimal mungkin, dengan memberikan pelatihan
insinyur dan mendukung 80.000 warga negara Ukraina yang mencari perlindungan di negaranya – proporsi tertinggi dibandingkan populasi lokal di Eropa. Separuh dari pengungsi tersebut adalah anak-anak.
Uni Eropa bulan ini setuju untuk membuka pembicaraan keanggotaan dengan Moldova dan Ukraina – sebuah proses panjang yang mengharuskan para kandidat untuk meningkatkan undang-undang dan memenuhi standar UE.
Sejak mengalahkan pendahulunya yang pro-Rusia pada tahun 2020, Sandu telah memimpin upaya Moldova, salah satu negara termiskin di Eropa, untuk bergabung dengan arus utama Eropa.
Dia mengatakan pekan ini bahwa dia akan mencalonkan diri kembali pada tahun depan dan meminta parlemen, yang dikendalikan oleh sekutunya dari Partai Aksi dan Solidaritas, untuk menyelenggarakan referendum guna mendukung kebijakannya.
