Petugas polisi saat berjaga di dekat perbatasan Thailand-Myanmar atas pemberontakan etnis di distrik Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 19 Desember 2021. Foto: Reuters
JAKARTA - Thailand dan Myanmar yang dilanda konflik akan membentuk satuan tugas untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat pertempuran dan dapat memperluasnya hingga mencakup lembaga bantuan lainnya, kata Kementerian Luar Negeri Thailand pada Jumat.
Thailand berharap rencana tersebut akan mengarah pada keterlibatan konstruktif antara Myanmar yang dikuasai militer, blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dan komunitas internasional, katanya dalam sebuah pernyataan.
Kekerasan meningkat di wilayah perbatasan Myanmar ketika aliansi tentara etnis minoritas melakukan serangan terkoordinasi terhadap militer, sehingga mendorong pejuang perlawanan pro-demokrasi untuk menargetkan pasukan keamanan di tempat lain.
PBB memperkirakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat pertempuran sejak serangan pemberontak dimulai pada akhir Oktober, di antara lebih dari 2 juta orang yang terpaksa mengungsi sejak kudeta dan tindakan keras pada tahun 2021 yang memicu reaksi balik terhadap junta.
Kerusuhan ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah militer sejak kudeta dan telah menimbulkan kekhawatiran Tiongkok dan Thailand, karena kekhawatiran akan masuknya pengungsi.
“Pihak Myanmar akan segera mengirimkan tim kerja ke Thailand untuk membahas masalah ini,” kata Kementerian Luar Negeri Thailand tentang gugus tugas bantuan tersebut. “Jika tahap awal implementasi berhasil, lembaga bantuan lain mungkin diundang untuk berperan di masa depan.”
Keputusan tersebut diambil dalam diskusi antara Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta, Than Swe, dan Menteri Luar Negeri Thailand Parnpree Bahiddha-Nukara pada pertemuan Kerja Sama Mekong-Lancang di Tiongkok.
Kementerian luar negeri Myanmar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan itu terjadi tetapi tidak menyebutkan satuan tugas kemanusiaan tersebut. Juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar.
Junta dilarang menghadiri acara tingkat tinggi ASEAN karena kegagalannya menerapkan rencana perdamaian yang disepakati setelah kudeta.
Selasa, 21/04/2026
