Pemimpin Partai Pita Limjaroenrat melambaikan tanga usai konferensi pers dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand 22 Mei 2023. Foto: Reuters
JAKARTA- Pita Limjaroenrat, pemimpin Partai Move Forward pemenang pemilu Thailand, pada Sabtu mengangkat prospek sekutu politik memimpin pemerintahan baru jika dia gagal menjadi perdana menteri.
Pita, 42, yang partai progresifnya meraih kemenangan mengejutkan dalam pemilihan 14 Mei, kehilangan suara awal untuk jabatan perdana menteri pada Kamis, tidak mampu mendapatkan cukup suara dalam sidang bersama parlemen negara beranggotakan 749 orang itu.
Pemimpin Move Forward mengatakan dia akan mencari suara kedua untuk jabatan puncak pada hari Rabu, menambahkan jika dia gagal lagi dia akan meminta partai Pheu Thai, yang berada di urutan kedua dalam pemilihan dan merupakan mitra utama Move Forward dalam aliansi delapan partai, untuk memimpin pembentukan pemerintahan.
"Jika menjadi jelas bahwa Partai Maju tidak dapat secara realistis memimpin pembentukan pemerintah, maka saya terbuka untuk memimpin partai yang berada di urutan kedua, yaitu Pheu Thai," kata Pita.
"Semua anggota parlemen Move Forward siap mendukung kandidat perdana menteri Pheu Thai," katanya.
Pheu Thai memegang 141 kursi di Majelis Rendah, 10 lebih sedikit dari Move Forward. Kedua partai tersebut adalah bagian dari aliansi delapan partai yang memiliki mayoritas 312 kursi di Majelis Rendah dengan 500 kursi.
Kandidat Pheu Thai untuk jabatan perdana menteri termasuk taipan real estate Srettha Thavisin dan Paetongtarn Shinawatra, putri dan keponakan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra, yang digulingkan dalam kudeta.
Pemimpin Pheu Thai Chonlanan Srikaew mengatakan pada hari Jumat bahwa partainya akan mendukung usaha Pita untuk menjadi perdana menteri.
Hambatan utama Pita adalah di Senat yang ditunjuk oleh militer royalis setelah kudeta 2014 di mana hanya 13 dari 249 senator yang mendukungnya dalam pemungutan suara hari Kamis.
Partai sedang mencoba mengekang kekuasaan Senat untuk memilih perdana menteri dengan meluncurkan rancangan undang-undang pada hari Jumat tetapi dikatakan prosesnya bisa memakan waktu sebulan.
Selasa, 21/04/2026
