Ilustrasi
JAKARTA - Tingginya jumlah pemudik membuktikan masih kuatnya ketimpangan ekonomi kota dan desa. Ke depan, pemerintah harus mewaspadai kenaikan tahunan jumlah pemudik.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono.
"Secara makro, kesenjangan ekonomi di desa dan kota menyebabkan peristiwa mudik tahunan," kata Yusuf dalam acara diskusi dan peluncuran Layanan Mudik Terpadu di Jakarta, Senin (17/4/2023).
Yusuf mengatakan bahwa jumlah pemudik yang naik setiap tahunnya adalah bukti dari ketimpangan ekonomi yang menyebabkan warga desa merantau ke kota.
Pemerintah harus memperhatikan angka pemudik yang bertambah. Masalahnya, menurut dia, jika dibiarkan dalam jangka panjang, berakibat fatal.
Salah satu akibatnya, lanjut dia, adalah soal pangan. Bahkan, 5 tahun terakhir produksi padi di Tanah Air stagnan, tidak pernah melebihi angka 33 juta ton.
Hal tersebut terjadi, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, salah satunya karena sedikitnya generasi penerus yang menjadi petani di desa karena lebih banyak yang ingin merantau ke kota.
"Pada akhirnya mereka merantau bukan karena mencari jati diri, melainkan karena kepepet. Maka, akhirnya merantau," tuturnya.
Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah berupaya untuk meningkatkan ekonomi daerah dengan melakukan pemetaan preferensi wisatawan nusantara.
Salah satunya dengan membuat daftar masjid yang terangkum dalam katalog Jelajah Mudik. Katalog tersebut memuat masjid-masjid yang berada di jalur mudik seperti Transsumatera, Pantura, Pansela, dan Tol Transjawa.
Dengan demikian, kata Yusuf, masjid juga bisa membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah-daerah agar mampu meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
Jum'at, 10/04/2026
