Ilustrasi vaksin
Washington, katakini.com - Gedung Putih mengesampingkan pengenaan paspor vaksin COVID-19 dalam bentuk apa pun di Amerika Serikat (AS), tetapi mengatakan bisnis swasta bebas untuk mengeksplorasi gagasan itu.
"Pemerintah tidak sekarang, juga tidak akan, mendukung sistem yang mengharuskan orang Amerika untuk memiliki kredensial (paspor/sertifikat vaksin)," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki kepada wartawan, Selasa (6/4).
"Tidak akan ada database vaksinasi federal dan tidak ada mandat federal yang mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan satu kredensial vaksinasi," sambungnya.
Paspor vaksin, yang menunjukkan seseorang telah diinokulasi untuk melawan COVID-19, disebut-sebut di seluruh dunia sebagai alat yang berpotensi kuat dalam membuka kembali negara dengan aman untuk pertemuan massal dan perjalanan.
Namun gagasan tersebut juga menimbulkan kritikan. Sertifikat atau paspor vaksin tersebut dinilai sebagai potensi pelanggaran privasi juga hak sipil seseorang.
Psaki mengatakan, minat terbesar ide itu datang dari bisnis swasta yang ingin membuka kembali lokasi di mana "ada banyak orang" di sana, seperti stadion atau pun teater.
Dia mengatakan pemerintah akan mengeluarkan "panduan" dengan "jawaban penting atas pertanyaan yang dimiliki orang Amerika khususnya seputar kekhawatiran tentang privasi, keamanan atau diskriminasi".
"Kepentingan kami sangat sederhana dari pemerintah federal, yaitu privasi dan hak orang Amerika harus dilindungi, dan agar sistem ini tidak digunakan terhadap orang secara tidak adil," kata Psaki. (AFP)
Selasa, 21/04/2026
