Jaksa Pinangki Sirna Malasari
Katakini.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menilai KPK tidak perlu ambil penanganan perkara dugaan suap yang libatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Indriyanto menilai tidak ada kendala dan hambatan yang dihadapi Kejagung. Apalagi, Kejagung miliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam menuntaskan kasus tersebut.
"Dalam hal tidak ada kendala dan hambatan atas teknis penanganan kasus ini, maka tidak perlu KPK tangani kasus Pinangki ini. Lagipula Kejaksaan memiliki SDM-SDM penyidikan dan penuntutan yang ekspertis dengan tingkat kapabelitas yang baik dan tidak diragukan," kata Indriyanto, Minggu (30/8/2020).
Diketahui, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus dugaan suap terkait skandal Djoko Tjandra yang menjerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki diduga menerima suap sebesar USD 500.000 atau setara sekitar Rp 7,4 miliar untuk memuluskan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Belakangan, Kejagung menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka pemberi suap. Dalam proses penyidikan terungkap Joko diduga tak hanya menyuap terkait permohonan PK, tapi juga terkait permintaan fatwa ke MA agar tidak dieksekusi oleh Kejaksaan Agung.
Indriyanto menyatakan, UU KPK sudah jelas dan tegas menyatakan kewenangan kelembagaan yang tangani kasus Pinangki.
Lantaran menilai tidak ada hambatan penanganan kasus di Kejaksaan, Indriyanto menyatakan, baik KPK maupun Kejaksaan memandang penanganan dilakukan oleh lembaga awal yang menangani kasus ini.
Kecuali terdapat hambatan teknis projustitia yang dihadapi Kejaksaan, maka KPK memiliki kewenangan ambil alih kasus ini.
"Kami tidak melihat hambatan dan kendala Kejaksaan menangani kasus ini walau memang kontribusi antara dua lembaga berjalan secara terintegrasi yaitu Polri dan Kejaksaan," katanya.
