Bendera kebangsaan Mesir
Katakini.com - Menteri Dalam Negeri Libya, Fathi Bashagha pada Selasa mengambarkan keputusan parlemen Mesir yang memberikan wewenang kepada Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk melakukan intervensi militer ke Libya sebagai "deklarasi perang".
"Persetujuan parlemen Mesir untuk pengerahan pasukan ke luar perbatasan baratnya adalah deklarasi perang terhadap Libya dan melanggar kesepakatan Liga Arab dan piagam PBB," ungap Bashagha pada Selasa malam dalam sebuah tweet yang kemudian dihapusnya.
“Pasukan asing yang memusuhi Libya. ‘KITA TIDAK AKAN RAGU’ untuk membela kedaulatan, keamanan, dan kemerdekaan bangsa kami,” kata Bashagha dalam tweet yang sama seperti dilansir Anadolu Agency.
Parlemen Mesir pada Senin menyetujui proposal yang mengizinkan intervensi militer di negara tetangga Libya, lapor media pemerintah. Langkah tersebut dapat memperburuk ketegangan di Afrika Utara.
Keputusan itu diambil seminggu setelah parlemen Tobruk memberi Mesir lampu hijau untuk melakukan intervensi militer di Libya dengan dalih melindungi keamanan nasional kedua negara.
Bulan lalu, al-Sisi mengancam intervensi militer di Sirte dan Jufra, menyebut mereka sebagai garis merah.
Sejak April 2019, pasukan Haftar telah melancarkan serangan terhadap ibu kota Libya, Tripoli, dan bagian lain Libya barat laut, yang mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, termasuk perempuan dan anak-anak.
Namun, pemerintah Libya baru-baru ini meraih kemenangan signifikan, mendorong pasukan Haftar keluar dari Tripoli dan Kota Tarhuna yang strategis.
Haftar telah didukung secara internasional oleh Rusia, Prancis, Mesir, dan UEA.
