Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina (Foto: dpr)
JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyayangkan dugaan penyelewengan yang mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kasus tersebut menjadi perhatian karena terjadi ketika Indonesia masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta membutuhkan pemulihan dan penanganan berbagai bencana.
OTT tersebut menjerat Sekretaris Utama BNPB bersama 13 orang lainnya. Selly menegaskan, proses hukum harus dihormati dan diberi ruang agar berjalan secara profesional, objektif, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
”Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Selly dalam keterangan resmi, Kamis (15/10/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengaku miris mendengar kasus OTT di BNPB ketika Indonesia diterpa karhutla dan pemulihan pascagempa NTT.
”Miris, peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan bencana gempa NTT, banjir badang Padang serta bencana lainnya yang masih membutuhkan perhatian serius," kata Selly.
Dia mengatakan banyak personel dari lintas lembaga dan kementerian bekerja keras di balik penanggulangan bencana. Misalnya, kata Selly, personel dari BNPB dan BPBD, Kemenkes, PU, prajurit TNI-Polri, sukarelawan, hingga masyarakat.
”Mereka berhadapan langsung dengan risiko kebakaran, asap, gangguan kesehatan, dan berbagai keterbatasan di lapangan. Dedikasi mereka harus tetap dihargai dan dukung," katanya.
Selly berharap persoalan hukum yang sedang diproses tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi penanganan bencana di sejumlah tempat.
”Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara," ujarnya.
Selly memandang penting untuk memastikan seluruh program dan anggaran penanggulangan bencana dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran setelah kasus OTT di BNPB.
”Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," ujarnya.
Sebelumnya diiberitakan, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkap kasus yang diusut lembaga antirasuah itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa hingga dana siap pakai kebencanaan.
”Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," terang Budi.
