Eduardo Bolsonaro berbicara di samping gambar ayahnya, mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro (Foto: Tomas Cuesta/Getty Images)
JAKARTA - Hakim Mahkamah Agung Brasil Alexandre de Moraes menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Eduardo Bolsonaro menjelang pemungutan suara putaran kedua pemilihan presiden.
Keputusan penangkapan terhadap adik calon presiden favorit Flavio Bolsonaro tersebut dikeluarkan pada Kamis (9/10) dan diperkirakan bakal memanaskan kontestasi politik di negara tersebut.
Melalui amar putusannya, Hakim de Moraes memerintahkan Eduardo Bolsonaro untuk segera mulai menjalani hukuman penjara selama empat tahun.
Selain itu, de Moraes membatalkan paspor Brasil milik Eduardo serta menginstruksikan kepolisian federal untuk langsung menangkapnya apabila ia kembali ke tanah air.
Langkah hukum tegas ini diambil setelah Mahkamah Agung Brasil memvonis Eduardo pada Juni lalu atas tuduhan melobi pihak Amerika Serikat guna mencampuri persidangan ayahnya, mantan Presiden Jair Bolsonaro.
Eduardo terbukti melobi penjatuhan sanksi terhadap pejabat pemerintah Brasil serta pengenaan tarif ekspor yang lebih tinggi selama proses hukum ayahnya berlangsung.
De Moraes menekankan bahwa tindakan Eduardo yang bermukim di luar negeri tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari eksekusi hukum.
"Terdakwa tidak boleh memetik keuntungan dari kejahatannya sendiri dengan melarikan diri dari wilayah nasional ke lokasi yang tidak diketahui untuk menggagalkan penerapan hukum pidana," tegas de Moraes dalam amar putusannya, dikutip Aljazeera.
Eduardo, yang berusia 42 tahun, saat ini diketahui menetap di Texas, Amerika Serikat, dengan status pemegang green card. Keputusannya pindah ke AS pada Maret 2025 untuk memfokuskan diri membebaskan ayahnya membuat ia kehilangan kursi di Kongres Nasional Brasil serta jabatannya sebagai penyidik polisi federal.
Selama berada di AS, Eduardo bertindak sebagai penghubung utama antara saudaranya dengan pemerintahan Presiden Donald Trump. Ia sempat mendampingi Flavio Bolsonaro dalam pertemuan resmi dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Mei lalu.
Pihak keluarga Bolsonaro selama ini memandang Hakim de Moraes sebagai musuh politik. De Moraes merupakan hakim yang memimpin penyelidikan hingga berujung pada vonis 27 tahun penjara bagi Jair Bolsonaro pada September 2025 atas tuduhan perencanaan kudeta.
Penerbitan surat penangkapan ini terjadi hanya beberapa pekan jelang pemilu putaran kedua pada 25 Oktober yang mempertemukan calon petahana Luiz Inacio Lula da Silva dengan Flavio Bolsonaro.
Drama hukum ini memperuncing polarisasi politik di Brasil, di mana kedua kubu saling melempar tuduhan korupsi dan politisasi hukum (lawfare).
Selasa, 06/10/2026
