Pemerintah Masih Validasi Data untuk Pembatasan Pertalite Desil 9-10

Agus Mughni Muttaqin | Selasa, 01/09/2026 23:45 WIB


Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pertalite untuk masyarakat di desil 9-10 menunggu validitas data dan subsidi harus tepat sasaran.

“Itu (pembatasan pertalite) masih dikaji. Karena apa? Kami ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah, salah satu cara untuk membuat tepat sasaran, data kami harus valid,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (31/8).

Bahlil menyampaikan ketepatan data desil tersebut saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah. Ia berharap, melalui ketepatan data pembagian desil masyarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran pertalite tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Jangan sampai harapan kami baik, tetapi ternyata dalam implementasinya, karena datanya tidak valid, membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kami,” ujar Bahlil.

Baca juga :
Karhutla Sudah KLB, Puan Minta Pemerintah Perkuat Kordinasi Lintas Kementerian

Pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.

Baca juga :
Jangan Meremehkan Dosa Kecil, Bahaya Kebiasaan Buruk

Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp381,3 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk desil 10 dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

Baca juga :
Puan Minta Usut Tuntas Kasus Kematian Warga Pejompangan

Pembatasan itu dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran, ujar dia.

Purbaya juga mengatakan pengendalian subsidi BBM khususnya pertalite dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina juga mumpuni untuk pembatasan tersebut.

Ia mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli pertalite. Masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 harus membeli BBM nonsubsidi.

Menurut dia, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.

Ikuti Update katakini.com di

Google News: https://bit.ly/4qCOURY
Terbaru: https://katakini.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/katakinidotcom/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD :
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Validasi Data Pembatan Pertalite Data Desil