Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto (Foto: dpr)
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk tahun 2027 mengalami kenaikan sekitar Rp50 triliun menjadi Rp189 triliun.
Sebelumnya, pagu indikatif anggaran Kemhan untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp139 triliun. Dengan demikian, terdapat penambahan anggaran sekitar Rp50 triliun dari pagu indikatif tersebut.
“Baru saja kita melaksanakan rapat kerja, hadir Pak Menhan, Pak Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf, Wamenhan, dan seluruh jajaran Kemenhan. Intinya APBN untuk 2027 Kemenhan anggarannya Rp189 triliun,” kata Utut usai rapat tertutup dengan jajaran Kementerian Pertahanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Menurut Utut, rapat tersebut tidak hanya membahas mengenai anggaran Kemhan dan TNI. Komisi I DPR RI bersama jajaran Kemhan juga membahas sejumlah persoalan aktual, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Utut mengapresiasi langkah cepat prajurit TNI dalam membantu penanganan berbagai persoalan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana dan persoalan kemanusiaan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen.
“Karhutla dan pascagempa NTT juga kita bahas. Saya mengapresiasi para prajurit TNI yang bergerak cepat. Semua pihak harus bergotong-royong,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan anggaran yang diberikan kepada Kemhan dan TNI akan dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan tugas pertahanan negara.
Menurut Sjafrie, dinamika tugas yang dihadapi prajurit TNI saat ini masih cukup banyak. Karena itu, dukungan anggaran menjadi salah satu kebutuhan penting dalam menjalankan berbagai tugas yang diberikan negara.
“Kami akan menggunakan anggaran yang diberikan kepada Kemhan dan TNI semaksimal mungkin,” kata Sjafrie.
Dia meyakini negara akan memenuhi kebutuhan anggaran Kemhan dan TNI dalam rangka menjalankan sistem pertahanan negara. Terlebih, tugas pertahanan saat ini turut bersinggungan dengan penanganan berbagai kondisi darurat, seperti kebakaran hutan dan bencana alam.
Sjafrie menjelaskan, alokasi anggaran tersebut telah dibagi kepada setiap unit organisasi, mulai dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, hingga TNI Angkatan Udara.
“Kami juga terus memperhatikan tugas-tugas yang diberikan oleh negara dalam rangka kita mengamankan strategi transformasi pembangunan yang sedang dikerjakan,” pungkasnya.
Senin, 31/08/2026
