Bangunan runtuh di Filipina usai gempa 7,8 SR (Foto: Associated Press)
JAKARTA - Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina (DBM) telah mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina (setara Rp106,52 miliar) untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitude 7,8 yang mengguncang sejumlah wilayah Mindanao pada 8 Juni 2026.
Pencairan dana tersebut sesuai arahan Presiden Ferdinand R Marcos Jr untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurut pernyataan resmi pada Selasa, DBM mengumumkan anggaran yang bersumber dari Dana Dukungan Pemerintah Daerah (LGSF) itu akan disalurkan langsung kepada unit pemerintah daerah terdampak guna mempercepat upaya pemulihan termasuk infrastruktur penting di wilayah yang paling parah terkena gempa yakni Sarangani, General Santos City, dan Cotabato Selatan.
Departemen mencairkan 100 juta peso (sekitar Rp29,42 miliar) kepada pemerintah kota General Santos pada 9 Juni 2026 untuk perbaikan dan rehabilitasi bangunan serbaguna di Desa Dadiangas Timur.
Dana lain sebesar 140 juta peso (sekitar Rp41,19 miliar) dikirimkan pada 15 Juni 2026 kepada Pemerintah Provinsi Sarangani untuk rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur yang rusak.
Anggaran itu juga digunakan untuk rehabilitasi bangunan serbaguna, jalan daerah, dan jembatan di Kotamadya Alabel, serta pemulihan bangunan rumah sakit dan jalan di Kota Glan.
Selain itu, Departemen mencairkan 122 juta peso (sekitar Rp35,89 miliar) ke Pemerintah Provinsi Cotabato Selatan untuk membiayai betonisasi jalan lokal antara Desa Acmonan dan Kablon di Tupi. Pembangunan infrastruktur itu diharapkan meningkatkan mobilitas dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Menteri Anggaran dan Manajemen Kim Robert de Leon menjelaskan dana total 362 juta peso itu merupakan strategi pembiayaan respons bencana dan pemulihan yang lebih besar dari pemerintah pusat.
Dia menambahkan pencairan anggaran itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan menjangkau masyarakat terdampak bencana tanpa penundaan.
"Masyarakat tidak seharusnya menunggu saat terjadi bencana. Arahan Presiden Ferdinand R Marcos Jr jelas, yakni bantuan pemerintah harus segera dirasakan oleh masyarakat terdampak," kata dia.
Selain itu, jelas De Leon, tambahan sumber daya bagi tanggap bencana tetap tersedia melalui Dana Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Dana Cepat Tanggap (QRF) untuk mendukung upaya bantuan, rehabilitasi, dan reksontruksi yang terus berjalan di Filipina.
Sejumlah lembaga penanggulangan bencana pemerintah dapat mengajukan pengisian kembali dana QRF masing-masing setelah penggunaan anggaran mencapai ambang batas 50 persen dari yang ditetapkan sesuai aturan anggaran dan akuntansi yang berlaku. (Antara)
