Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin. Foto: elvis/katakini
JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi dalam bingkai Demokrasi Pancasila hanya dapat terwujud apabila seluruh kebijakan negara berpihak pada kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Ia menyoroti masih maraknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan negara maupun badan usaha milik negara (BUMN), yang dinilai menjadi bukti adanya kesenjangan antara cita-cita konstitusi dan realitas di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Khozin saat menjadi narasumber dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Membangun Kedaulatan Ekonomi dalam Bingkai Demokrasi Pancasila” yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut politisi Fraksi PKB tersebut, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 harus menjadi landasan utama seluruh kebijakan ekonomi nasional. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Mandataris tertinggi dalam kepemilikan kekayaan alam republik ini adalah rakyat. Sementara pemerintah dan DPR hanya menerima delegasi kewenangan untuk mengelolanya,” kata Khozin.
Ia menilai semangat konstitusi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik. Komisi II DPR, kata dia, hampir setiap hari menerima pengaduan masyarakat terkait sengketa dan konflik agraria yang melibatkan berbagai institusi negara.
Khozin mencontohkan konflik pertanahan di Kabupaten Pasuruan yang melibatkan puluhan ribu warga dengan aset TNI Angkatan Udara. Selain itu, ia juga menyinggung polemik pertanahan di Surabaya yang melibatkan warga dengan Pertamina terkait klaim aset yang telah memiliki sertifikat hak milik maupun hak guna bangunan.
“Sering kali yang menjadi korban dari fragmentasi regulasi antarinstansi adalah masyarakat. Ketika berhadapan dengan negara, masyarakat hampir selalu berada pada posisi yang lemah,” ujarnya.
Reforma Agraria jadi Agenda Penting
Dalam kesempatan itu, Khozin menegaskan bahwa reforma agraria menjadi salah satu agenda penting yang mendapat perhatian dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program tersebut merupakan upaya untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan pertanahan lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya membuka ruang kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, demokrasi tidak boleh berhenti pada slogan dan retorika, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Demokrasi Pancasila jangan hanya indah di ruang diskusi dan kajian akademik. Ukurannya adalah apakah kebijakan yang dibuat benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” katanya.
Khozin menilai pemerintahan Presiden Prabowo membawa pendekatan baru dalam tata kelola pembangunan, terutama melalui berbagai program prioritas yang dirancang untuk mempercepat penyaluran manfaat anggaran negara kepada masyarakat.
Ia menyebut sejumlah program seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, hingga bantuan bagi petani dan nelayan sebagai contoh upaya memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai terlalu panjang.
Menurut Khozin, kebijakan tersebut bertujuan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Yang ingin dibangun adalah setiap rupiah yang keluar dari APBN harus berkorelasi dengan manfaat yang dirasakan rakyat. Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaannya, itu yang harus diperbaiki tanpa mengubah tujuan besarnya,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik internasional, Khozin menilai penguatan kemandirian ekonomi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Ia meyakini Indonesia akan lebih tahan menghadapi gejolak global apabila memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan mampu mengelola kekayaan alamnya secara optimal.
Menutup pemaparannya, Khozin mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk media massa, untuk terus mengawal jalannya demokrasi dan kebijakan publik secara kritis.
“Kritik dan masukan harus dibuka selebar-lebarnya. Media memiliki peran penting menyampaikan tidak hanya keberhasilan, tetapi juga berbagai persoalan yang perlu diperbaiki agar demokrasi dan kedaulatan ekonomi benar-benar berjalan seiring demi kepentingan rakyat,” katanya.
