Diskusi Dampak Kendaraan Elektronik Berbasis Baterei yang digelar DPP FSP LEM SPSI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/9/2024). Foto: dok.katakini
JAKARTA – Dewan Pakar Tim Ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto Prof. Darwin Ginting, meminta kalangan buruh atau pekerja di industri otomotif tidak resah pada pengembangan kendaraan listrik.
“Pemerintah harus mencegah kerusakan lingkungan, dan mobil listrik tentu terkait dengan upaya mengurangi tingginya emisi,” kata Darwin dalam diskusi Dampak Kendaraan Elektronik Berbasis Baterei (Battery Electric Vehicles, BEV) yang digelar DPP Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin (FSP LEM) SPSI di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/9/2024).
Prof Darwin meminta para pekerja tidak berpikir akan adanya PHK massal. "Semuanya sudah dipikirkan," tegas Darwin.
Senada dengan Prof. Darwin, Staf Ahli Tim Ekonomi Prabowo Subianto, Agung C. Wibowo menegaskan, pihaknya akan mengolah setiap masukan untuk kebijakan ekonomi pemerintah sebagaimana disampaikan KSPSI.
Agung yang sudah malang melintang di industri otomotif nasional ini mengemukakan, bahwa penyebab polusi tertinggi bukan dari kendaraan bermotor karena itu elektrifikasi kendaraan bukan kebutuhan mendesak.
"Kredit karbon kita masih plus, masih cukup baik untuk mensubsidi karbon kredit di dunia," terang Agung.
Meski demikian Agung mengingatkan para pekerja di industri otomotif untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya agar bisa mengikuti perkembangan teknologi.
Sedangkan akademisi ITB Dr. Ir. Agus Purwadi, M.T. menyampaikan bahwa China, Eropa, dan AS adalah negara yang paling serius mempersiapkan diri mengalihkan industri otomotif dari berbasis energi fosil ke elektrik.
Menurut Agus, China yang paling serius karena menyiapkan 230 miliar dollar AS untuk mengembangkan industri otomotif listrik, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga salesnya.
"Target China adalah pasar dalam negeri sendiri yang memang besar," ungkap Agus.
Namun demikian Agus tidak memungkiri jika invasi produksi kendaraan listrik China mencemaskan produsen kendaraan sejenis di Eropa dan AS. Sementara di Indonesia sendiri jumlah pasar mobil dan motor listrik baru mencapai 1 persen.
Sebelumnya, Ketua KSPSI Moh. Jumhur Hidayat berharap kebijakan elektrifikasi kendaraan bermotor itu diterapkan secara bertahap karena bisa mengakibatkan 1 juta tenaga kerja kehilangan pekerjaan.
“Selain itu, industri otomotif kita juga belum siap, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan banyak kecelakaan kerja,” kata Jumhur.
Menurut Jumhur, jika alasannya untuk menurunkan emisi, bisa dikompensasikan dengan kebijakan menanam pohon, misalnya produksi 3 mobil wajib tanam 1 pohon.
"Ini justru bisa menambah perekrutan tenaga kerja sekaligus mengurangi produksi karbon," terang Jumhur.
Selasa, 21/04/2026
