Universitas Mulawarman (Unmul). (Foto: Doknet)
SAMARINDA - Koalisi Dosen Universitas Mulawarman yang beranggotakan 28 Dosen mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap netral dan tidak memihak.
Presiden juga harus hentikan langkah politik yang bertujuan untuk kepentingan kerabat atau dinastinya.
"Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan presiden untuk anak dan keluarganya," kata Dosen Fakultas Hukum Herdiansyah Hamzah salah satu tergabung Koalisi Dosen Unmul, Jumat (2/2/2024).
Demokrasi di Indonesia saat ini yang dibangun sejak reformasi tahun 1998 oleh aktivis mahasiswa dan civil society, kini dalam ancaman bahaya akibat perilaku kekuasaan dan para elit politik.
Prilaku kekuasaan itu mulai dari putusan cacat etik MK yang memberi jalan politik dinasti, keterlibatan aparatus negara yang menggadai netralitas, pengangkatan penjabat kepala daerah yang tidak transparan dan terbuka, hingga keperpihakan dan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan.
"Lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi seperti KPK dan MK, dikontrol hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan. Situasi ini menuntut tanggungjawab kita untuk bersikap. Sebab berdiam diri dan membisu sama seperti membunuh moralitas intelektual kita," kata Herdiansyah Hamzah.
Oleh karena itu, Koalisi Dosen Unmul menyerukan penyelamatan demokrasi, hentikan tindakan serta segala keputusan yang menciderai demokrasi.
Seluruh aparatur negara diminta bersikap netral dan tidak memihak dalam mementum Pemilu dan Pilpres 2024 ini. Mereka dibayar dari pajak-pajak rakyat, oleh karena harus mengabdi untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kepada elit politik, golongan dan kelompok tertentu.
Koalisi Dosen Unmul menyatakan jika kekuasaan tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu, termasuk mempolitisasi bantuan sosial atau bantuan pangan untuk memenangkan calon tertentu.
Dan, menyerukan kepada seluruh akademisi dan kelompok intelektual lainnya untuk terlibat secara luas dan masif dalam menjaga demokrasi kita dari ancaman tiran kekuasaan.
Selasa, 21/04/2026
