JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mendapatkan sorotan dari aktivis, para akademisi dan pegiat demokrasi beberapa bulan terakhir.

Jokowi dinilai telah mempertontonkan oligarki dengan membangun dinasti politik. Jokowi dinilai ingin melanggengkan kekuasaannya dengan mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengaku tidak pernah khawatir sama sekali dengan kekuasaan Jokowi.

Dia lantas menyinggung gerakan mahasiswa tahun 1998 yang mampu menumbangkan Presiden Soeharto. Padahal, saat itu, pergerakan mahasiswa sangat sulit. Jauh bila dibandingkan dengan sekarang.

“Tahun 1996-1997 tidak ada media sosial, kalau kita demo itu kita sakit atau jatuh ke parit tidak ada yang tahu. Iya kan, roboh kok Soeharto,” kata Patra M Zen saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? Rabu (24/1/2024).

Aktivis 98 ini menolak narasi yang berkembang di kalangan aktivis penjaga demokrasi yang seolah Jokowi sangat kuat. Dia yakin kekuasaan Jokowi dan upaya membangun dinasti politik sangat bisa dilawan serta dilemahkan melalui gerakan mahasiswa, anak-anak muda dan kelompok masyarakat sipil.

“Penjaga demokrasi di otaknya ini seakan-akan Pak Jokowi kuat banget. Kata siapa? mahasiswa  ini sekarang bergerak lho. Ada forum intelektual muda lho. Masyarakat  ini banyak yang muak, saya mau bilang semua upaya untuk menjaga demokrasi tidak akan sia-sia, hanya nunggu waktu. Maka inilah pemanasan ini, ini pemanasan,” tuturnya.

Pria yang biasa disapa Bung Patra ini juga melihat bahwa media sosial dapat menjadi kekuatan untuk mendukung dan menyelamatkan demokrasi. Gerakan di dunia maya, lanjut dia, sangat efektif untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak masyarakat.

“Saya kasih contoh, kita (YLBHI) sidang bolak balik ke DKPP. Tidak ada media yang meliput. Eh kita mikir wah ada TikTok, kita buat akun TikTok penjaga.demokrasi. Belum 2 minggu followersnya udah 10 ribu lebih, videonya ditonton 500 orang lebih. Bahkan sidang kita itu banyak yang tahu dari WA grup ngambil di TikTok,” pungkasnya.

Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.

Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.