MEDAN - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil sikap tegas terkait kasus Anggota Bawaslu Kota Medan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). diduga anggota tersebut melakukan pemerasan terhadap calon anggota legislatif beberapa waktu lalu.

“Oleh karena itu, saya kira Bawaslu harus segera mengambil sikap tegas soal ini,” kata Doli seperti dilansir dpr.go.id, Kamis (7/12/2023).

Politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum itu sudah pasti melakukan pelanggaran etik.

Namun ia juga menekankan, orang yang melakukan pelanggaran etik belum tentu melanggar peraturan hukum. Tapi kalau sudah OTT dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) saja agar supaya institusi ini (Bawaslu) terjaga kredibilitasnya.

Sebab, lanjut dia, langkah tegas menyangkut kasus rasuah perlu segera diambil agar tidak mengikis kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu maupun penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

“Supaya kita menyelamatkan institusinya, jangan sampai ini merembet, nanti orang jadi hilang kepercayaan `distrust` kepada penyelenggara pemilu yang pada akhirnya kalau dibiarkan bisa `distrust` terhadap pemilunya, jadi harus diambil tindakan tegas itu soal-soal itu,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Sumut melakukan OTT kepada Oknum Bawaslu Medan bersama 2 warga sipil lainnya di Hotel JW Marriott Medan, Selasa malam 14 November 2023. Dalam OTT tersebut, Polda mengamankan uang sebesar Rp 25 juta.

Polda kemudian menetapkan A dan FWH sebagai tersangka pemerasan caleg. Bawaslu RI akhirnya menonaktifkan oknum A dari Bawaslu Medan. Sebanyak 12 orang telah dipanggil Polda Sumut untuk diambil keterangannya. Termasuk seluruh anggota Bawaslu Medan.