PBB - Misi politik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan yang dilanda perang akan berakhir pada Minggu, 3 Desember 2023 setelah Dewan Keamanan PBB pada Jumat memutuskan untuk menutupnya menyusul permintaan dari penjabat menteri luar negeri negara itu bulan lalu.

Perang meletus pada tanggal 15 April antara tentara Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat paramiliter setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara kedua belah pihak mengenai rencana untuk mengintegrasikan kekuatan sebagai bagian dari transisi dari pemerintahan militer ke demokrasi sipil.

Resolusi yang dirancang Inggris ini mengakhiri mandat misi PBB, yang dikenal sebagai UNITAMS, pada 3 Desember dan mengharuskan misi tersebut berakhir dalam tiga bulan ke depan. UNITAMS didirikan oleh dewan beranggotakan 15 orang pada Juni 2020 untuk memberikan dukungan kepada Sudan selama transisi politik menuju pemerintahan demokratis.

“Kami menegaskan kembali bahwa pihak berwenang Sudan tetap bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan staf dan aset UNITAMS selama masa transisi ini dan menyerukan kerja sama penuh mereka dalam memungkinkan penarikan secara tertib,” kata wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki kepada dewan.

Kekerasan terhadap warga sipil di Sudan “mendekati kejahatan,” seorang pejabat senior PBB memperingatkan bulan lalu, ketika krisis kemanusiaan di negara tersebut memburuk dan kekerasan etnis meningkat di wilayah barat Darfur.

Sebuah tim negara PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan pembangunan akan tetap berada di negara tersebut, di mana menurut PBB hampir 25 juta orang – setengah dari populasi – membutuhkan bantuan.

“Kami menegaskan kesiapan pemerintah untuk melanjutkan hubungan konstruktif dengan PBB dengan memperkuat kerja sama dengan tim negara,” kata Dafallah Alhaj, utusan panglima militer Sudan Abdel-Fattah al-Burhan, kepada dewan.

Dia mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan adalah prioritas utama.

Utusan khusus PBB untuk Sudan mengumumkan pada bulan September bahwa ia mengundurkan diri, lebih dari tiga bulan setelah Sudan menyatakan dia tidak diterima.

Pekan lalu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjuk diplomat veteran Aljazair Ramtane Lamamra sebagai utusan pribadinya untuk Sudan. Resolusi Dewan Keamanan mendorong semua pihak untuk bekerja sama dengan utusan tersebut.