SEOUL - Korea Utara menyebutkan jarang terjadi perbedaan pendapat dalam pemilu, meskipun para analis menolaknya sebagai upaya untuk memberikan gambaran masyarakat normal dan bukannya menandakan adanya peningkatan hak yang berarti di negara otoriter.

Korea Utara yang tertutup mempunyai salah satu masyarakat yang paling terkontrol di dunia. Pemimpinnya Kim Jong Un dituduh menggunakan sistem patronase dan represi untuk mempertahankan kekuasaan absolut.

Melaporkan hasil pemilihan anggota dewan rakyat daerah pada hari Minggu, media pemerintah Korea Utara mengatakan 0,09 persen dan 0,13 persen suara menolak masing-masing kandidat terpilih untuk dewan provinsi dan kota.

“Di antara pemilih yang ikut serta dalam pemungutan suara, 99,91 persen memilih calon anggota DPRD provinsi, (dan) 99,87 persen memilih calon anggota DPRD kota dan kabupaten,” kata kantor berita pemerintah KCNA.

Parlemen dan dewan regional di Korea Utara berfungsi sebagai stempel bagi Partai Pekerja yang berkuasa, dengan pemilu mereka yang biasanya menghasilkan lebih dari 99% partisipasi pemilih.

Pemilu bulan ini menandai pertama kalinya Korea Utara merujuk pada suara yang berbeda pendapat dalam pemilu lokal sejak tahun 1960an, kata seorang pejabat di kementerian unifikasi Korea Selatan yang menangani hubungan dengan Korea Utara.

Diadakan setiap empat tahun sekali, pemilu regional terbaru ini juga merupakan pemilu pertama sejak Korea Utara merevisi undang-undang pemilu pada bulan Agustus yang mengizinkan banyak kandidat.

“Penggambaran masyarakat yang lebih demokratis, khususnya dibandingkan dengan Korea Selatan dan AS, bertujuan untuk memperkuat legitimasi dan keaslian rezim tersebut di panggung dunia,” ujar lembaga pemikir, Asia Pacific Foundation of Canada, dalam sebuah laporan.

Sebuah foto yang dirilis oleh media pemerintah menunjukkan Kim Jong Un memberikan suara, berdiri di depan dua kotak – satu berwarna hijau untuk persetujuan, dan yang lainnya berwarna merah untuk perbedaan pendapat.

“Pemungutan suara secara rahasia kemungkinan akan tetap terbatas karena kotak-kotak tersebut akan terus diawasi secara ketat,” kata laporan itu, seraya menambahkan bahwa proses seleksi kandidat akan tetap dikontrol ketat oleh Pyongyang.

Tingkat partisipasi pemilih sedikit menurun menjadi 99,63% dari 99,98% pada empat tahun lalu. Hal ini menjadi sebuah tanda yang menurut para analis dapat mengindikasikan melemahnya kontrol negara di negara yang mewajibkan pemungutan suara.