JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, kolaborasi harmonis antara guru, orang tua dan peserta didik dalam memajukan pendidikan nasional harus konsisten diwujudkan. Pemenuhan kompetensi dan pemerataan jumlah serta kesejahteraan guru harus menjadi perhatian.

"Tema Hari Guru tahun ini Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar harus dimaknai secara mendalam. Apakah kita siap dengan kecepatan perkembangan dunia pendidikan global dengan setumpuk pekerjaan rumah yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dam Inklusif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/11).

 

Menurut Lestari, upaya mewujudkan kolaborasi antarpemangku kepentingan di sektor pendidikan
harus ditempatkan dalam koridor perkembangan pendidikan global dengan merealisasikan pendidikan berkualitas dan inklusif.

Sementara, Global Education Monitoring Report UNESCO 2023 mencatat sasaran implementasi teknologi dalam pendidikan di seluruh dunia diterapkan melalui pertimbangan relevansi, kesetaraan, skalabilitas dan keberlanjutan proses belajar.

Padahal, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, berdasarkan jumlah dan persebaran guru dan tenaga pengajar di tanah air, terdapat ketimpangan yang sangat signifikan.

Saat ini, ungkap Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, jika dievaluasi sesuai prasyarat kualitas pengajar terdapat tiga keahlian penting yang harus dimiliki yakni kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogis dan kompetensi sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, tegas Rerie, pendidikan berkualitas dan inklusif mesti ditunjang dengan kemampuan negara memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sehingga persoalan kompetensi guru maupun tuntutan lainnya dapat segera diatasi.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikburistek RI, Nunuk Suryani mengatakan, sejatinya arah kebijakan program guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari program prioritas nasional.

Diakuinya, pemerintah sudah berupaya melakukan percepatan proses peningkatan kualitas guru melalui pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara pegawai dengan perjanjian kerja (ASN P3K) dan sejumlah program sertifikasi pendidik bagi para guru.

Jumlah guru saat ini, ungkap Nunuk, tercatat 2,8 juta orang dengan 1,5 juta guru di antaranya berstatus ASN.

Menurut Nunuk, hingga tahun ini ada penambahan sekitar 800 ribuan guru berstatus ASN P3K. Tahun depan diperkirakan ada tambahan sekitar 300 ribuan guru P3K. "Ini capaian yang menggembirakan," ujar Nunuk.

Sedangkan dari jumlah guru yang ada, tambah dia, saat ini tercatat 1,2 juta guru yang sudah sertifikasi. Nunuk mengungkapkan, Kemendikbud Ristek saat ini sedang merancang desain untuk mengakselerasi proses sertifikasi melalui upaya program sertifikasi untuk 100.000 guru setiap tahun.

Dengan proses akselerasi itu, Nunuk memperkirakan, pada 2028 ada tambahan 1,6 juta guru yang tersertifikasi.

Diakuinya saat ini sudah sekitar 80% institusi pendidikan menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengunduh Program Merdeka Belajar.

Menurut Nunuk terjadi budaya belajar baru pada guru sehingga sudah mandiri lewat pemanfaatan sejumlah platform tersebut.

Sementara, tambah dia, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan inklusif, saat ini tercatat baru 4.721 guru pendidik khusus yang memiliki sertifikat.