JAKARTA - Seluas 13 juta hektare atau 50 persen dari total 2,6 juta hektare
lahan gambut Indonesia rusak.

Menurut Tim Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) kerusakan tersebut menyebar di tujuh provinsi Yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, Riau, dan Sumatera Selatan.

"Yang paling umum disebabkan oleh kebakaran, dan aktivitas industrialisasi, " kata Kepala Kelompok Kerjasama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat BRGM Didy Wurjanto di Jakarta, Kamis.(16/11/2023).

Industrialisasi yang dimaksud seperti perluasan perkebunan kelapa sawit, yang membuat air di kawasan gambut semakin kering.

Selanjutnya ada beberapa faktor lain, seperti pembukaan lahan budaya ladang berpindah. Sementara iti, perambahan liar oleh kelompok masyarakat juga menjadi penyebab kerusakan lahan gambut, namun persentase yang ditemukan tim BRGM terbilang kecil.

Dedy mengakui upaya restorasi gambut belum maksimal. Hal ini karena sebagian besar berada di dalam konsesi perusahaan. BRGM membutuhkan penguatan melalui pengaturan ulang beberapa regulasi untuk merestorasi lahan gambut tersebut.

Senada dengan Dedy, Peneliti Pusat Riset Hukum BRIN Laely Nurhidayah mengungkapkan bahwa ekspansi perkebunan skala besar seringkali menyebabkan kebakaran hutan dan lahan gambut.

Hal demikian ditemukan misalnya seperti di Desa Lukun dan Temusai, Provinsi Riau, yang telah ada aktivitas perkebunan skala besar. Pembukaan lahan oleh perusahaan ini menyebabkan terjadinya perubahan hidrologi air di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Laely menyebutkan, warga desa setempat mengakui ekosistem gambut yang telah mengalami perubahan menimbulkan kekeringan dan rawan terjadi kebakaran.

"Walaupun mungkin di sisi lain mereka menyebutkan bahwa sawit itu menguntungkan bagi mereka secara ekonomi," kata dia.