JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan, intervensi pemerintah melalui penerapan kebijakan, terkait penanggulangan penyakit tidak menular mesti dilakukan secara konsisten agar upaya menekan prevalensi diabetes di tanah air.

"Problem diabetes ada di depan mata kita, sehingga membutuhkan perhatian serius semua pihak," kata Lestari saat membuka diskusi daring bertema Waspada Diabetes Menggerogoti Usia Produktif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/11).

Menurut Lestari, ancaman tersebut harus diantisipasi dan dicermati agar bonus demografi yang diharapkan tidak berubah menjadi beban.

Apalagi, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, berdasarkan catatan WHO angka kasus diabetes di dunia yang terbanyak adalah type 2 yang bisa dicegah dengan pemahaman dan upaya yang tepat.

Kondisi tersebut, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi perhatian apalagi diabetes menyerang usia produktif.

Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan benar-benar aktif melakukan pencegahan melalui penerapan sejumlah kebijakan yang relevan.

Selain itu, tambah dia, juga harus diinisiasi gerakan peningkatan kualitas hidup sehat melalui edukasi dan peningkatan layanan kesehatan melalui sistem kesehatan terpadu demi memaksimalkan manfaat bonus demografi pada Indonesia Emas 2045.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes RI, Eva Susanti sependapat bahwa kesiapan mewujudkan bonus demografi harus diiringi dengan upaya membangun generasi emas yang sehat.

Karena kondisi saat ini di Asia Tenggara, ungkap Eva, kasus diabetes menduduki peringkat ke-6 dengan jumlah penderita 90,2 juta atau 8,7% dari populasi.

Jumlah kasus tersebut, ujar Eva, akan terus naik bila tidak ada upaya untuk mengendalikan faktor resiko. Apalagi, tegas dia, diabetes merupakan ibu dari segala penyakit.

Menurut Eva gaya hidup seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik dan kurang makan buah dan sayuran dapat meningkatkan risiko terkena penyakit tidak menular seperti diabetes.

Sejatinya, tegas dia, bila diterapkan tata laksana yang tepat diabetes dapat diatasi.

Pemerintah, ungkap Eva, juga sudah berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan dengan deteksi dini pada sistem layanan kesehatan yang ada hingga penatalaksanaan terhadap para penderita.

Eva mendorong agar masyarakat melakukan pengukuran gula darah minimal satu kali dalam satu bulan.

Di sisi lain, tambah dia, penguatan pembiayaan pada jaminan kesehatan nasional untuk mendukung sejumlah upaya preventif dan pengobatan diabetes juga terus diupayakan.

Eva juga mendorong regulasi terkait kewajiban mencantumkan informasi nilai gizi pada makanan yang beredar ditegakkan secara konsisten dan masyarakat peduli terhadap informasi tersebut.