JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh ingin memastikan aturan-aturan mengenai upah minimum Provinsi dan Kabupaten, betul-betul diterapkan sesuai aturan yang ada dengan tidak merugikan pelaku usaha maupun pekerja, mengingat upah minimum merupakan amanat konstitusi yang harus tepat peruntukkannya.

"Jadi kita membahas upah minimum, sekarang bukan upah minimum regional lagi, tapi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. Kenapa kita memilih Kabupaten Bekasi karena Kabupaten Bekasi ini menjadi daerah yang sangat banyak perusahaannya. Kita ingin memastikan bahwa aturan-aturan yang mengenai upah minimum ini benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sudah terpenuhi dan dilaksanakan oleh para pengusaha dan juga sudah menyejahterakan bagi pekerja," katanya Ninik, sapaan Nihayatul Wafiroh, di ruang rapat Kh. Raden Ma`mun Nawawi, Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu, (8/11/2023).

"Kita ingin memastikan bahwa aturan-aturan yang mengenai upah minimum ini benar-benar sudah sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sudah terpenuhi dan dilaksanakan," ujarnya.

Menurut Ninik, seluruh masukan yang di dapat baik dari pekerja maupun pelaku usaha juga dewan pengupahan akan menjadi pegangan Komisi IX DPR RI dalam melakukan pengawasan dan pengambilan regulasi ke depannya.

Yang terpenting menurut Ninik, dirinya ingin dan akan terus memastikan perusahaan-perusahaan dapat membayarkan kewajibannya kepada pekerja, dan pekerja pun mendapatkan hak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Ia menghimbau Pemerintah pusat maupun Provinsi Kabupaten Kota juga instrumen di dalamnya yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan dapat berlaku adil tanpa memihak kepada salah satu pihak, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan sesuai.

"Sehingga iklim investasi kita terus berjalan, karena Bekasi ini menjadi salah satu elemen penting untuk menjaga ritme ekonomi yang ada di Jabodetabek ini ya," tandasnya.