BRUSSELS - Para duta besar Uni Eropa menyetujui kerangka sanksi yang akan digunakan untuk menargetkan aktor-aktor utama dalam perang Sudan dan memberlakukan pembekuan aset serta larangan bepergian, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Perang pecah di Sudan pada bulan April tahun ini antara tentara, yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, yang menggulingkan otokrat lama Omar al-Bashir pada tahun 2019, dan pasukan paramiliter yang dipimpin oleh Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti.

Pertempuran dan pertumpahan darah terus meningkat meskipun ada upaya internasional untuk melakukan gencatan senjata yang langgeng. Perang tersebut telah membuat lebih dari 5 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan menciptakan krisis kemanusiaan. Petugas medis setempat memperingatkan akan penyebaran kolera dan demam berdarah.

Proposal sanksi telah dikirim pada bulan Juli tetapi tidak disetujui hingga hari Senin. Para menteri luar negeri UE masih perlu memberikan persetujuan akhir pada akhir bulan ini sebelum UE dapat mulai menambahkan individu dan entitas ke dalam daftar tersebut.

Amerika Serikat, Inggris, Norwegia dan Jerman berencana untuk mengajukan mosi ke Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kekejaman di Sudan, termasuk pembunuhan bermotif etnis, sebuah rancangan mosi menunjukkan pada hari Jumat.