JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar telah memerintahkan diplomat utama Timor Timur untuk meninggalkan negara itu, kata pemerintah Timor Timur - yang vokal mengkritik kepemimpinan Myanmar - dalam sebuah pernyataan yang mengutuk tindakan langka tersebut.

Pemerintah Myanmar, yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada tahun 2021, belum mengumumkan masalah ini dan seorang juru bicara belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

"Timor Timur menegaskan kembali pentingnya mendukung semua upaya untuk memulihkan tatanan demokrasi di Myanmar dan menyatakan solidaritasnya dengan rakyat Myanmar, sambil mendesak Junta Militer untuk menghormati hak asasi manusia dan mencari solusi damai dan konstruktif terhadap krisis ini," kata pemerintah pada Sabtu malam.

Politisi Timor Timur telah terang-terangan mengkritik pemerintahan militer Myanmar dan Presiden Jose Ramos-Horta telah bertemu dengan perwakilan penting dari Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) bayangan Myanmar, yang menentang kekuasaan militer.

Kuasa Usaha negara tersebut harus meninggalkan Myanmar paling lambat 1 September, kata Menteri Hak Asasi Manusia NUG Aung Myo Min di Facebook.

Sebagai protes terhadap kudeta tahun 2021, banyak negara memiliki kuasa usaha di Myanmar, bukan duta besar. Meski begitu, militer yang berkuasa jarang mengusir atau menolak diplomat.

Negara di Asia Tenggara ini dilanda kekerasan dan gejolak ekonomi sejak militer merebut kekuasaan dan melancarkan tindakan keras terhadap lawan-lawannya, beberapa di antaranya melarikan diri ke luar negeri untuk membentuk pemerintahan di pengasingan.