JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas praktik perdagangan organ tubuh yang melibatkan sindikat internasional.

Puan juga meminta pemerintah melakukan antisipasi pencegahan kejahatan yang masuk dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut.

“Praktik perdagangan organ tubuh ke luar negeri adalah pelanggaran serius dan merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi” kata Puan seperti dilansir dpr.go.id, Jumat (21/7/2023).

Untuk itu, Puan mengapresiasi pihak Polri yang berhasil membongkar praktik perdagangan organ tubuh, khususnya ginjal, yang melibatkan jaringan internasional. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka, termasuk oknum polisi berinisial M alias D berpangkat Aipda karena ikut terlibat.

Diketahui, Aipda M bukan bagian dari sindikat tetapi ikut membantu tersangka TPPO untuk menghilangkan jejaknya. Aipda M ditangkap karena merintangi penyidikan.

Polisi juga menangkap seorang oknum pegawai Imigrasi yang bertugas di Bandara Ngurah Rai, Bali, berinisial AH karena menyalahgunakan wewenang. AH menerima sejumlah uang dengan membantu pengurusan keberangkatan para sindikat.

Sementara 9 tersangka lainnya adalah para korban praktik perdagangan organ tubuh yang kemudian direkrut oleh jaringan internasional, untuk kembali mencari mangsa di tanah air. Serta seorang lainnya yang berinisal H merupakan penyambung antara korban dengan rumah sakit tempat transplantasi dilakukan. Polisi masih memburu pelaku lainnya.

“Pengungkapan kasus ini meminimalisir jatuhnya korban selanjutnya. Kami juga berharap pihak kepolisian bisa bekerja profesional dalam mengusut oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus ini, termasuk oknum dari pihak Imigrasi,” tegas Puan.

Puan mendorong Polri mencari otak di balik terciptanya sindikat perdagangan organ tubuh itu. Puan juga meminta Polisi menelusuri kemungkinan adanya pihak berwemang lain yang terlihat dalam kasus perdagangan organ tubuh ke Kamboja.

“Ini adalah praktik yang besar risikonya. Harus ditelusuri bagaimana para sindikat selama ini aman melangsungkan kejahatan mereka. Apalagi sindikat menjaring orang-orang, jadi harus diketahui upaya dan pihak mana-mana saja yang dapat meloloskan keberangkatan hingga transaksi mereka,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, saat ini ada 122 WNI yang terdata telah melakukan transplantasi ginjal di Kamboja melalui sindikat. Transaksi perdagangan ginjal terjadi di rumah sakit yang berada di bawah naungan pemerintah Kamboja.

Puan pun meminta Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan Kamboja dan negara-negara lain yang terindikasi juga menjadi lokasi praktik perdagangan organ tubuh. Sehingga, pengusutan kasus ini akan berjalan tuntas.

“Kerja sama internasional dengan negara-negara terkait sangat penting. Berbagi informasi dan kerja sama dengan agen penegak hukum dari negara lain juga dapat membantu mengungkap sindikat perdagangan organ secara lebih efektif,” terang Puan.

Lemahnya edukasi tentang bahaya praktik perdagangan organ tubuh di Indonesia dinilai telah dimanfaatkan oleh sindikat internasional karena korban diiming-imingi uang. Menurut Puan, Pemerintah harus menggalakkan edukasi serta sosialisasi mengenai bahaya dari kejahatan TPPO ini.

“Perlu ada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi dari perdagangan organ tubuh. Pendidikan tentang kesehatan dan etika moral harus ditingkatkan untuk mencegah orang terjebak dalam praktik ilegal seperti ini," ungkap mantan Menko PMK itu.

Puan melanjutkan, pihak kepolisian harus berani mengambil langkah tegas terhadap jaringan perdagangan organ. Ia menegaskan, selain pengusutan tuntas kasus perdagangan organ tubuh, tindakan pencegahan juga penting dilakukan.

“Upaya ini harus dilakukan dengan tegas dan profesional untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam perdagangan organ ilegal dihadapkan pada hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan,” sebut Puan.

Di sisi lain, cucu Bung Karno itu menyoroti laporan Kementerian Sosial yang menyebut masalah kemiskinan menjadi salah satu faktor pemicu kasus perdagangan ginjal tersebut terjadi. Puan merasa miris rata-rata korban nekat menjual ginjalnya karena masalah ekonomi, termasuk akibat terlilit utang.

“Beberapa orang mungkin tergoda untuk menjadi pendonor ginjal ilegal karena menghadapi kesulitan ekonomi yang serius. Mereka mungkin merasa terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang dan menganggap pendonoran ginjal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang,” ucapnya.

“Fenomena seperti ini sungguh sangat menyedihkan. Negara harus bisa hadir untuk memutus rantai kejahatan yang dipicu akibat masalah ekonomi,” imbuh Puan.

Ditambahkannya, Pemerintah harus mencari cara terbaik untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga semua masyarakat dapat hidup sejahtera. Puan mengimbau Pemerintah semakin memprioritaskan pengentasan kemiskinan di Indonesia agar faktor ekonomi tidak lagi memicu terjadinya aksi-aksi kejahatan.

“Pastikan kembali program-program pro rakyat tepat sasaran. Sehingga warga yang membutuhkan bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah dan tidak ada lagi yang terpaksa melakukan kejahatan karena kesulitan ekonomi,” sebutnya.

“Kami di DPR akan mendukung pula program-program inklusif serta komprehensif agar bantuan dapat terserap optimal kepada masyarakat yang berkekurangan. Ini tugas kita bersama,” imbuh Puan.