JAKARTA - Musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dinilai jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024.

Munaslub bahkan dianggap sebagai momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Airlangga Hartarto yang tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.

"Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar 2016-2017 Yorrys Raweyai kepada wartawan, Rabu (12/7).

Yorrys juga menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk.

Di sisi lain, Yorrys berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.

"Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang `baik-baik saja`, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata dia.

Yorrys kembali menekankan jika munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi partai semodern Golkar. Munaslub justru sebagai warning bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuat partai berada di tangan anggotanya.

"Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia.

Yorrys menyebut publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar. Sehingga, munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.

Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.

Kendati begitu, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub. Seperti, partai dalaim keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.

Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi 2/3 DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.

"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya `garang` di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," tegas dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Minggu, 9 Juli 2023. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.

Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar Tahun 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.

"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga," kata Ridwan.