JAKARTA - Amerika Serikat dan India menyatakan diri mereka "di antara mitra terdekat di dunia" pada Kamis selama kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Washington yang diselenggarakan oleh Presiden Joe Biden.

Washington dibuat frustrasi oleh hubungan dekat India dengan Rusia sementara Moskow mengobarkan perang di Ukraina. Modi tidak berbicara langsung dengan China atau Rusia, dan Biden hanya menyebut China sebagai jawaban atas pertanyaan wartawan. Namun pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh keduanya setelah pertemuan pribadi selama 2,5 jam tampaknya mengarah pada kedua negara.

Kedua belah pihak menekankan pentingnya "tatanan internasional berbasis aturan," mengatakan "tatanan global kontemporer telah dibangun di atas prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara."

"Amerika Serikat dan India menegaskan kembali tekad mereka untuk melawan setiap upaya untuk menumbangkan sistem multilateral secara sepihak."

Kedua pemimpin "menyatakan keprihatinan mendalam mereka atas konflik di Ukraina dan berduka atas konsekuensi kemanusiaan yang mengerikan dan tragis," mencatat "dampak serius dan berkembang dari perang pada sistem ekonomi global, termasuk pada ketahanan pangan, bahan bakar dan energi, dan kritis rantai pasokan."

Kedua negara berjanji "melanjutkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Ukraina" dan "menyetujui pentingnya rekonstruksi pasca-konflik di Ukraina."

Keduanya "menegaskan kembali komitmen abadi mereka untuk wilayah India-Pasifik yang bebas, terbuka, inklusif, damai, dan makmur dengan menghormati integritas dan kedaulatan wilayah, dan hukum internasional," sambil mengungkapkan "keprihatinan atas tindakan pemaksaan dan meningkatnya ketegangan" dan penentangan terhadap "tindakan destabilisasi atau sepihak yang berupaya mengubah status quo dengan kekerasan."

Para pemimpin "menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional, khususnya sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), dan pemeliharaan kebebasan navigasi dan penerbangan, dalam mengatasi tantangan terhadap tatanan berbasis aturan maritim. , termasuk di Laut Cina Timur dan Selatan."